KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menetapkan nomor urut Pasangan calon (Paslon) gubernur dan calon wakil gubernur yang berlangsung dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Claro Makassar, Senin (23/09).
Paslon Danny Pomanto dan Azhar Arsyad (Danny-Azhar) mendapatkan nomor urut 1, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) nomor 2.
Selain penetapan nomor urut cagub dan cawagub, pada kesempatan ini juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Pilkada Damai oleh kedua Paslon.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Tonang yang turut menyaksikan penandatangan ikrar Pilkada Damai tersebut, berharap Pilkada di Sulsel pada bulan November tahun ini dapat berlangsung tertib, damai dan kondusif.
“Nuansa pengundian dan penetapan nomor urut Paslon hari ini sangat kondusif. Semoga ini menjadi gambaran akan terciptanya Pilkada yang tertib dan damai di Sulsel November nanti,” harap Tonang.
Lanjut ia mengimbau agar Paslon hendaknya menghindari politik identitas dan politik SARA selama masa kampanye dan agar lebih mengedepankan kampanye politik berlandaskan visi dan misi yang menjadi program kerja dari kedua Paslon.
“Kita semua tentu menghendaki Pilkada damai. Hindari politik identitas selama masa kampanye karena berpotensi membenturkan masyarakat akar rumput. Prinsip-prinsip demokrasi yang sehat itu menghargai pluralisme dan toleransi,” ujarnya.
Selain itu, menurut Tonang, menghembuskan isu perbedaan suku, agama, dan ras (SARA) adalah praktik yang tidak etis dalam politik, karena dapat mengancam kesatuan sosial, memicu konflik, dan merusak proses demokrasi.
“Pilkada ini harus kita sukseskan bersama. Kementerian Agama sebagai garda terdepan penjaga spiritualitas bangsa akan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan, dengan harapan Pilkada dapat berlangsung aman dan lancar,” sambungnya.
Khusus kepada ASN Kementerian Agama Sulsel, Tonang menegaskan agar menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis jelang maupun selama Pilkada berlangsung.
“Regulasinya sangat jelas bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis dan jangan coba-coba berpihak. Saya wanti-wanti kepada seluruh ASN Kemenag Sulsel untuk menjaga netralitas, karena ini merupakan kunci terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas,” pungkasnya
