Kabarmakassar.com – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan strategi masif dalam pengelolaan sampah, dengan fokus pada pengurangan dari sumber, peningkatan sarana pengangkutan, hingga inovasi teknologi ramah lingkungan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Helmy Budiman, menyebut tahun ini Pemkot mulai menggelontorkan program besar-besaran berbasis pengolahan sampah rumah tangga.
“Untuk mendukung target capaian 51,2% pengelolaan sampah pada 2025, kami menyiapkan 10 ribu komposter rumah tangga, 100 ribu biopori, 10 ribu ecoenzym, serta pengembangan sentra maggot di beberapa kecamatan,” jelas Helmy, Selasa (26/08).
Sentra maggot akan difokuskan pada kawasan padat, salah satunya Kecamatan Panakkukang yang sudah ditinjau langsung oleh Wakil Wali Kota. Sementara komposter, biopori, dan ecoenzym disebar ke tingkat rumah tangga agar pengolahan sampah bisa dimulai sejak dari hulu.
DLH juga kembali mengaktifkan bank sampah berbasis RT/RW yang akan terintegrasi dengan program Tanami Tanata dan urban farming. Dengan begitu, sampah organik rumah tangga bisa langsung diolah melalui komposter, biopori, ecoenzym, atau maggot, lalu dimanfaatkan kembali dalam kegiatan pertanian kota.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot telah mengeluarkan Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Persampahan. Tak lama lagi juga akan terbit surat edaran kewajiban pemilahan sampah rumah tangga.
“Ini pijakan awal agar masyarakat ikut berperan aktif sejak dari sumber sampah,” tambah Helmy.
Selain pengolahan sampah organik, Pemkot Makassar juga memperkuat armada pengangkutan. Melalui APBD Perubahan 2025 senilai Rp20 miliar, DLH akan mengadakan 50 unit motor pengangkut sampah dan 8 unit mobil kontainer tertutup.
“Motor dan mobil itu akan dimodifikasi dengan jaring penutup agar sampah tidak lagi berterbangan di jalan. Kami ingin menghadirkan praktik pengangkutan sampah yang lebih bersih,” kata Helmy.
Armada ini akan ditempatkan di 153 kelurahan dan TPS3R. TPS3R sendiri adalah pola pengelolaan berbasis komunitas, dengan pendekatan reduce-reuse-recycle, yang melibatkan peran aktif masyarakat bersama pemerintah.
Seluruh program ini akan dimaksimalkan pada APBD Perubahan 2025 dan berlanjut ke 2026, sebagai langkah menuju target besar Makassar Bebas Sampah 2029.
“Semua upaya ini, baik pengurangan di sumber, pengolahan, maupun penyediaan sarana, harus kita kerjakan secara masif mulai tahun ini. Kami ingin masyarakat merasakan perubahan nyata, dari sisi layanan pengangkutan hingga pengelolaan sampah berbasis lingkungan,” pungkas Helmy.
