KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan langkah cepat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan laporan unaudited tersebut dilakukan langsung oleh Munafri kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK Sulsel, Kamis (26/03).
Inspektur Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, menegaskan capaian ini bukan hal baru, melainkan bagian dari konsistensi pemerintah kota dalam menjaga kinerja tata kelola keuangan.
“Ini sudah menjadi tradisi kami. Harapannya opini WTP bisa kembali dipertahankan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah penyerahan LKPD, proses audit oleh BPK akan berlangsung sekitar 60 hari kerja, termasuk pemeriksaan lapangan yang menjadi tahap krusial dalam penilaian laporan keuangan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik atas penggunaan anggaran daerah.
“Ini adalah proses pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh alokasi anggaran diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Anggaran harus kembali ke masyarakat dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung,” lanjutnya.
Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
“Tentu kami menargetkan hasil audit BPK tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seiring dengan dorongan reformasi birokrasi yang terus diperkuat dalam pemerintahan saat ini,” tukasnya
