KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan program-program strategis.
Penegasan itu disampaikan saat mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur pada Jumat (19/6).
Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah di Sulawesi Selatan. Acara itu turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha, unsur Forkopimda Sulsel, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam prosesi pengukuhan, Andi Sudirman membacakan surat keputusan pengangkatan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel. Ia berharap pejabat yang baru dapat menjalankan amanah sesuai tanggung jawab yang diemban.
“Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya.
“Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab,” sambung Andi Sudirman.
Andi Sudirman menilai kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pengawasan yang efektif akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan kerja yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih baik,” ujarnya.
Andi Sudirman mengatakan penguatan koordinasi lintas lembaga perlu terus dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan BPKP, tetapi juga berbagai institusi pengawasan maupun aparat penegak hukum.
Ia menyebut sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, serta TNI-Polri menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan di Sulawesi Selatan.
“Paling penting bagaimana kita semua sama-sama mengawal program asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta program strategis pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan BPKP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan berbagai program prioritas pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
