KabarMakassar.com — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengkritik kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang dinilai belum maksimal dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.
Kritik itu disampaikan Supratman setelah memimpin rapat paripurna DPRD masa reses kedua, di mana para legislator kembali membawa suara dan kebutuhan warga dari lapangan.
Menurut Supratman, hingga triwulan kedua tahun berjalan, serapan anggaran di beberapa dinas masih sangat rendah.
Ia bahkan menyebut ada SKPD yang realisasi programnya hanya mencapai 3 hingga 5 persen. Kondisi ini dianggap mengkhawatirkan karena belum ada program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kalau serapan baru 5 persen, itu paling-paling hanya untuk belanja pegawai dan alat tulis kantor. Artinya, belum ada kegiatan atau program nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tegas Supratman, Selasa (06/05).
Politisi Nasdem itu menilai, rendahnya realisasi anggaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya semangat kerja dan komitmen sejumlah pejabat. Ia menduga kondisi ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian mutasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
“Banyak SKPD yang ogah-ogahan bekerja karena merasa akan diganti. Ada kepala dinas, camat, dan lurah yang menunggu nasibnya. Ini tidak sehat bagi jalannya pemerintahan,” sindirnya.
Supratman mengingatkan bahwa sebagai aparatur sipil negara, para pejabat wajib menjalankan tugas secara profesional hingga akhir masa jabatan, tanpa terpengaruh isu mutasi atau rotasi jabatan. Ia juga menekankan bahwa mutasi seharusnya dimaknai sebagai penyegaran, bukan ancaman.
“Kalaupun ada rotasi, itu bagian dari penyegaran agar tidak monoton. Tapi bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Pemerintahan harus tetap berjalan maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Supratman setuju dengan keputusan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, penataan birokrasi maupun percepatan pelaksanaan program. Ia menilai bahwa ketegasan pimpinan eksekutif sangat penting agar mesin pemerintahan kembali bergerak efektif.
“rotasi-rotasi ini juga sebagai bentuk Penyegaran jadi saya sih maunya dilakukan secepatnya, agar layanan yang menyentuh ke masyarakat bisa cepat terealisasi,” ujar Supratman.
Lebih jauh, ia juga menyayangkan bahwa aspirasi warga yang disampaikan melalui masa reses dewan belum banyak yang ditindaklanjuti. Banyak usulan warga yang hanya berhenti di tataran catatan, tanpa masuk dalam program nyata pemerintah.
“Reses itu bukan seremonial. Itu momen menyerap kebutuhan riil masyarakat. Tapi kalau program pemerintah tidak nyambung, artinya aspirasi itu belum jadi prioritas,” pungkasnya.
