KabarMakassar.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (17/1) malam secara khusus meminta komitmen tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum 2024.
Adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Dimana ketiga capres-cawapres yang hadir menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi yang dirangkum KabarMakassar.com.
Pidato adu gagasan di Gedung Merah Putih antirasuah tersebut berlangsung live streaming di sejumlah media nasional. Ketiga capres-cawapres hadir dalam tema “Paku Integritas KPK” yang diselenggarakan KPK
Komitmen Anies-Cak Imin
Capres Anies Baswedan menggarisbawahi komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari yang paling puncak atau presiden.
Dia menilai ada masalah yang sangat serius dalam kepercayaan publik mengenai pemberantasan korupsi. Jika kelak terpilih menjadi orang nomor satu, Anies mengatakan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dengan mengembalikan KPK menjadi lembaga yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh tindakan korupsi.
Untuk itu ia mengusulkan amandemen undang-undang, memperbaiki rekrutmen KPK, meningkatkan standar kode etik bagi pimpinan dan staf KPK, serta mengoptimalisasi laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Kami melihat perlunya kita menuntaskan RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan,” ujar Anies didampingi Cak Imin.
Anies juga ingin mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik karena proses politik yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi. Prioritas pemberantasan korupsi menurutnya harus dimulai dari sektor pendapatan negara, sumber daya alam dan laut, pangan, layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), dan bisnis ilegal.
Komitmen Prabowo-Gibran
Dalam kesempatan yang sama, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total, jika kelak terpilih. Ia menilai penanggulangan korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh yang memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan program penghapusan korupsi harus berjalan secara realistis dan sistemik, serta mengusulkan penindakan korupsi dengan metode pembuktian terbalik, jika perlu.
“Kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki. Hakim-hakim dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada intensif untuk korupsi sama sekali, Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis,” kata Prabowo didampingi Gibran.
Dimana senada dengan Anies, Prabowo sependapat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai oleh kemauan politik presiden sebagai pucuk pimpinan kekuasaan.
Komitmen Ganjar-Mahfud
Sementara capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD sepakat memulai pemberantasan korupsi dari atas, dari tingkat pemimpin. Tetapi menurutnya hal itu harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki regulasi dan mempercepat digitalisasi.
“Menurut Anda kita harus mencegah korupsi, gampang pak, ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak? kalau tidak ada jangan omong tinggi-tinggi, jangan omong muluk-muluk karena itulah praktik yang dihadapi dalam birokrasi. Kemudian birokrasi dipules dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi dan sistem kelembagaan sudah baik maka aktor yang harus kita pilih juga harus baik,”tutur Ganjar didampingi Mahfud MD.
Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan permasalahan korupsi di Indonesia semakin parah saat ini. Bahkan dalam berbagai indeks penilaian korupsi menunjukkan data penurunan.
”Korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Korupsi mengancam cita-cita memakmurkan dan mensejahterakan. Tentu sudah kita mengerti bersama faktanya indikator pemberantasan korupsi seperti Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, IPAK dari Badan Pusat Statistik dan SPI dari KPK dan Kemenpen RB saat ini menunjukkan stagnasi, bahkan penurunan,” ungkapnya saat membuka acara tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ia juga menjelaskan “Paku Integritas” adalah program KPK untuk meminta komitmen pemberantasan korupsi dari para penyelenggara negara, mulai menteri, gubernur, bupati, wali kota, serta pejabat eselon dari beragam kementerian dan lembaga.
Ia mengakui kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan cenderung menurun. Namun ia yakin presiden yang terpilih nanti akan memimpin upaya pemberantasan, terutama di kalangan pembantu dekatnya, dan kemudian mengkoordinasikan upaya itu bersama partai politik, baik koalisi pendukung maupun partai-partai lain – untuk bersama masyarakat menjadikan korupsi sebagai musuh utama.
Sepanjang tahun 2023 lalu KPK menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. KPK juga berhasil mengusut tiga kasus korupsi besar lewat pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yaitu perkara mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, dan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
