KabarMakassar.com — Rencana pemerintah untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan nasional masih dalam tahap kajian.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menilai, salah satu tantangan utama dalam wacana tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengajar bahasa Portugis di Indonesia.
Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq menjelaskan, saat ini pembahasan mengenai bahasa Portugis sebagai mata pelajaran masih berlangsung di internal kementerian bersama Komisi X DPR RI.
Kajian difokuskan pada status pelajaran tersebut, apakah akan bersifat pilihan atau wajib, serta kesiapan tenaga pengajar di berbagai daerah.
“Sedang dibahas, sedang dikaji dan kita dengar juga pendapat dari Komisi X. Intinya itu kita sudah punya kurikulum mengenai ini dan kita sedang mengkaji apakah ini menjadi mata pelajaran pilihan atau wajib karena itu ada konsekuensinya,” ujarnya.
Menurutnya, bahasa Portugis memiliki potensi penting dalam konteks komunikasi internasional, terutama karena adanya hubungan historis dan kultural antara Indonesia dan Portugal, khususnya di wilayah timur Indonesia.
“Kami menyadari bahwa bahasa Portugis memang akan menjadi salah satu bahasa pengantar dalam konteks percakapan internasional, apalagi beberapa daerah kita punya hubungan historis dengan Portugal, ya, NTT misalnya, terutama daerah Indonesia Timur yang mungkin secara kultur itu dekat bahkan banyak sekali serapan bahasa Portugis yang masuk ke dalam bahasa Indonesia,” jelasnya.
Meski memiliki nilai historis dan budaya, pemerintah masih menimbang penerapan kebijakan ini karena keterbatasan jumlah tenaga pengajar dan institusi pendidikan yang menyediakan program studi bahasa Portugis.
“Jadi secara kultur, historis memang ada pendekatan tetapi apakah akan diberlakukan secara wajib, itu sedang kami kaji karena kita juga akan pertimbangkan soal ketersediaan SDM-nya, gurunya juga, karena setahu saya tidak banyak kampus di Indonesia yang mengajarkan pendidikan bahasa Portugis,” katanya.
Dia menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan sudah menindaklanjuti perhatian Presiden terhadap isu ini melalui rapat internal. Namun, langkah lanjutan masih menunggu hasil kajian menyeluruh mengenai kesiapan pelaksanaannya.
“Nah ini sedang kita akan lihat bagaimana, tapi intinya atensi Bapak Presiden, sudah kami follow up di rapat internal untuk kita lihat mana formula-formula yang akan kami lakukan,” pungkasnya.
