KabarMakassar.com — Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliyatmono menyoroti kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dinilai masih menghadapi persoalan serius.
Hal ini tercermin dari rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih berada pada angka 9,1 tahun.
Katanya, capaian tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat belum menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas secara optimal, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Rata-rata lama sekolah 9,1 tahun ini perlu kita telusuri penyebabnya. Apakah karena akses pendidikan yang belum merata atau faktor pembiayaan,” ujar Juliyatmono dalam keterangannya, Sabtu (04/04)
Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menghambat peningkatan daya saing masyarakat. Program wajib belajar, kata dia, perlu diperkuat hingga minimal 13 tahun atau setara pendidikan menengah atas.
“Bagaimana akses ini dipermudah dan seluruh masyarakat usia sekolah benar-benar bisa mengikuti wajib belajar. Minimal harus menuntaskan pendidikan sampai SMA,” tegasnya.
Juliyatmono juga menyoroti fenomena meningkatnya tenaga kerja lulusan SMP yang dinilai menjadi indikasi tingginya angka putus sekolah di jenjang tersebut.
“Saya melihat angkatan kerja lulusan SMP meningkat. Artinya ada kecenderungan anak tidak melanjutkan sekolah dan langsung masuk dunia kerja,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dua faktor utama, yakni keterbatasan akses pendidikan dan tekanan ekonomi keluarga yang mendorong anak usia sekolah berhenti lebih awal.
“Apakah karena akses yang kurang atau kemampuan ekonomi yang rendah, ini harus dirumuskan solusinya secara serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat.
“Data sudah ada. Tinggal bagaimana kebijakan diarahkan untuk mendorong anak-anak tetap sekolah, karena kualitas SDM ditentukan dari situ,” katanya.
Ia juga mengingatkan, jika persoalan ini tidak segera ditangani, dampaknya akan meluas pada peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan.
“Kalau dibiarkan, kelompok berpendidikan rendah akan semakin besar. Ini berbahaya karena bisa meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan,” tukasnya.
