KabarMakassar.com — Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Kasrudi mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bekerja lebih agresif dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun.
Pasalnya, hingga Oktober ini, realisasi pendapatan baru mencapai sekitar Rp1,3 triliun atau sekitar 72 persen dari total target.
“Target pendapatan daerah tahun ini sebesar Rp1,8 triliun. Saat ini baru tercapai sekitar Rp1,3 triliun. Masih kurang sekitar Rp500 miliar lagi. Kami berharap dua bulan ke depan Bapenda bisa merealisasikannya dengan cara-cara yang baik dan benar,” tegas Kasrudi, Sabtu (25/10).
Ia menekankan, Bapenda perlu memperkuat langkah-langkah pengawasan terhadap wajib pajak serta memaksimalkan potensi penerimaan dari seluruh sektor, terutama yang selama ini berkontribusi rendah. Kasrudi menilai, kerja ekstra dan koordinasi lintas bidang menjadi kunci untuk menutup selisih capaian sebelum akhir tahun anggaran.
“Bapak Kepala Bapenda tadi juga menyampaikan beberapa langkah yang akan ditempuh, seperti memaksimalkan potensi pajak daerah dan memantau wajib pajak secara ketat. Kami apresiasi semangat optimisme tersebut, namun harus dibarengi kerja nyata di lapangan,” ujarnya.
Menurut Kasrudi, pengawasan aktif terhadap wajib pajak bukan hanya untuk meningkatkan pemasukan, tetapi juga untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah. Ia mendorong agar Bapenda memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur di lapangan, terutama dalam pemungutan pajak dan retribusi.
“Kalau sampai akhir tahun target tidak tercapai, tentu kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Sebab dari situ kita bisa melihat ada atau tidaknya kebocoran pendapatan di beberapa sektor,” tambahnya.
Komisi B DPRD Makassar menilai, kinerja Bapenda sejauh ini cukup baik namun belum optimal. Beberapa sektor masih menunjukkan realisasi di bawah ekspektasi, terutama pajak hotel, restoran, dan pajak parkir. Sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menjadi fokus utama percepatan pendapatan pada triwulan terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, para legislator juga mendorong Bapenda agar menggandeng pihak ketiga untuk memperluas jangkauan wajib pajak dan menggunakan sistem digital guna memastikan transparansi serta efisiensi penagihan.
“Transparansi dan akuntabilitas itu penting. Kita ingin penerimaan daerah meningkat, tapi juga harus tetap bersih dan terukur,” tutup Kasrudi.
