KabarMakassar.com — Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi dan Pengamanan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (22/11).
Rakor ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota Makassar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta camat dan lurah.
Dalam arahannya, Arwin menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjamin distribusi logistik berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Menurutnya, kolaborasi antara KPU, Bawaslu, Forkopimda, dan pemerintah kota menjadi kunci utama suksesnya Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Ketua KPU Kota Makassar, Muhammad Yasir Arafat, melaporkan kesiapan distribusi logistik pemilu, mulai dari Gudang KPU di Jalan Borong hingga ke gudang kecamatan. Distribusi menggunakan kendaraan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Proses ini akan dimulai pada 23 November 2024, dimulai dari lima kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar, yaitu Biringkanaya, Tamalate, Rappocini, Panakukang, dan Makassar. Sementara itu, wilayah kepulauan seperti Kecamatan Sangkarrang akan didistribusikan melalui Pelabuhan Paotere pada 24 November 2024.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, pemerintah kota akan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan armada pemadam kebakaran di setiap gudang kecamatan. Selain itu, Satpol PP Kota Makassar akan dikerahkan untuk membantu pengamanan selama proses distribusi berlangsung.
Andi Arwin Azis juga menyoroti pentingnya pengamanan khusus untuk wilayah kepulauan, mengingat cuaca yang tidak menentu. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelancaran dan integritas Pilkada 2024.
“Koordinasi dan kolaborasi harus terus berjalan. Bersama-sama, kita kawal proses demokrasi ini agar memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Makassar,” ujar Arwin.
Rakor ini menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran distribusi logistik, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman, lancar, dan sesuai asas demokrasi.
