KabarMakassar.com — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi salah satu daerah yang mendapat atensi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Sulsel dianggap menjadi barometer demokrasi di Indonesia.
Komisioner Komnas HAM RI melakukan audiensi dengan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, pada Kamis (05/09).
Jufri Rahman menyampaikan, kedatangan Komisioner Komnas HAM untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Sulsel dapat berlangsung dengan aman dan tetap menjaga netralitas, khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Komnas HAM datang kesini untuk memastikan bahwa dalam pemilihan kepala daerah serentak nanti, netralitas terjaga, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat atau kelompok yang memiliki hak pilih bisa menjalankan atau melaksanakan hak pilihnya dengan layak dan benar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sesuai arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, kepastian hak pilih bagi kelompok-kelompok masyarakat rentan bisa terpenuhi dan tersalurkan. Kelompok rentan yang dimaksud, yaitu kelompok pekerja migran, kelompok disabilitas, dan kelompok masyarakat yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, serta kelompok masyarakat yang dibawah usia 17 tahun tapi sudah menikah.
“Karena di Sulsel itu katanya, berdasarkan data dari Komnas HAM perkawinan usia dini cukup tinggi. Karena setiap orang yang sudah menikah itu dia memperoleh hak untuk memilih. Ini yang mesti harus ada edukasi dan literasi, khususnya dari Dinas Pendidikan Sulsel,” terangnya.
Komisioner Komnas HAM RI, Saurlin P Siagian, mengungkapkan, pertemuannya dengan Sekprov Sulsel membahas terkait Pilkada di Sulsel, baik Pilgub Sulsel maupun Pilkada Kabupaten/Kota.
Dia menuturkan, pihaknya ingin memastikan bagaimana netralitas ASN bisa terjaga pada saat pelaksanaan pilkada di Sulsel. Terlebih lagi, Komnas HAM memiliki atensi khusus di Sulsel karena Sulsel menjadi barometer demokrasi di Indonesia.
“Kami Komnas HAM punya atensi khusus terhadap Sulsel karena menjadi barometer demokrasi di Indonesia, dan Sulsel masuk lima besar provinsi rawan pilkada. Tingkat kerawanannya tinggi, jadi kami Komnas HAM menempatkan provinsi ini sebagai salah satu provinsi yang masuk atensi Komnas HAM,” tuturnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dapat membantu penyelenggara Pilkada di Sulsel untuk memastikan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat. Bahkan, Komnas HAM dan Pemprov Sulsel, tambah Saurlin, berkomitmen untuk bersama-sama mengawal jalannya Pilkada dengan lebih baik.
