KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya merespons keluhan masyarakat terhadap kerusakan parah sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Wajo.
Lima titik jalan yang selama ini menjadi momok bagi pengendara akan segera ditangani serius melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears contract) dengan total anggaran mencapai Rp400 miliar.
Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, yang mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tersebut telah disetujui dan akan mulai direalisasikan secara bertahap mulai tahun depan.
“Khusus di dapil saya, Alhamdulillah semua ruas jalan yang rusak parah masuk dalam program. Wajo termasuk daerah yang paling kritis soal kondisi jalan provinsi, dan saya sangat bersyukur Gubernur memberikan perhatian penuh,” kata Sufriadi, Senin (26/05).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan, lima ruas jalan yang akan ditangani tersebut adalah Attapange–Dopi, Kolampu–Jalang, Solo–Peneki, Anabanua–Wele, dan Anabanua–Impa-impa.
Seluruh ruas itu menurutnya selama ini menjadi keluhan utama masyarakat karena kerusakan jalan yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah pedalaman.
Menurut Sufriadi, tahap awal pengerjaan berupa perataan dan pemeliharaan telah dimulai tahun ini di tiga titik prioritas.
“Saya sudah minta agar tahun ini dilakukan dulu pemeliharaan. Alhamdulillah tiga ruas sudah diratakan sebagai langkah awal. Tahun depan sudah mulai pengerjaan peningkatan jalan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa isu infrastruktur jalan ini merupakan komitmennya sejak masa kampanye.
“Saya tahu betul penderitaan warga saat melewati jalan-jalan ini. Waktu nyaleg, saya masuk ke pelosok-pelosok dan merasakan langsung kondisi jalannya. Makanya saya sudah niat, kalau terpilih, ini yang pertama saya perjuangkan,” ujarnya.
Sementara terkait anggaran sebesar Rp400 miliar tersebut tidak langsung dicairkan sekaligus, melainkan disalurkan dalam tiga tahun ke depan melalui mekanisme multiyears contract yang akan berlangsung hingga tahun 2027.
Hal ini bertujuan agar pengerjaan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terukur sesuai kesiapan teknis serta kebutuhan di lapangan.
“Dengan skema ini, kita bisa pastikan tidak ada pengerjaan yang tergesa-gesa tapi mangkrak. Semuanya dilakukan berdasarkan perencanaan matang, dan kami di DPRD akan terus mengawasi agar anggaran ini benar-benar digunakan secara maksimal,” tegasnya.
