KabarMakassar.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II, Ismail Bachtiar, menyoroti pentingnya kehadiran pasar hiburan rakyat sebagai bagian dari denyut ekonomi masyarakat desa.
Ia menyebut bahwa sektor ini kerap diabaikan dalam kebijakan pengembangan ekonomi, padahal memiliki potensi besar dalam mendorong perputaran uang dan aktivitas sosial-ekonomi di daerah.
Ismail mengungkapkan bahwa pasar malam atau hiburan rakyat seperti yang biasanya hadir saat peringatan 17 Agustus dan tahun baru, merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal, pedagang kaki lima, hingga seniman tradisional.
“Kadang kita lupa, ini salah satu aspek kehidupan masyarakat yang sangat fundamental. Di desa, masyarakat rindu dengan hadirnya pasar malam. Itu bukan sekadar hiburan, tapi juga roda ekonomi,” tegas Ismail, Jumat (18/07).
Ia mengkritisi lemahnya perhatian regulatif terhadap aktivitas pasar hiburan rakyat, yang selama ini kerap berjalan tanpa payung hukum atau dukungan kebijakan yang memadai. Menurutnya, minimnya pengakuan formal terhadap sektor ini kerap menyulitkan pelaku usaha rakyat ketika ingin berkembang atau bermitra dengan pemerintah daerah.
“Selama ini pasar hiburan rakyat sering dianggap sepele, bahkan seperti tidak ada aturannya. Padahal mereka juga butuh ruang untuk tumbuh,” ujarnya.
Ismail pun mendorong Kementerian Perdagangan untuk mulai melirik pasar hiburan rakyat sebagai bagian dari ekosistem perdagangan nasional. Menurutnya, bila dikelola dengan baik, pasar malam dapat menjadi instrumen pemulihan ekonomi berbasis komunitas serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
Ia menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan afirmatif, termasuk pemberian izin yang lebih mudah, pendampingan usaha kecil, serta pelibatan langsung dalam agenda ekonomi daerah.
“Kalau Kementerian Perdagangan mau mengambil peran, maka sudah selayaknya kita semua ikut mendukung. Ini bukan hanya soal hiburan, tapi bagian dari keadilan ekonomi dan pemberdayaan desa,” pungkasnya.
