KabarMakassar.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hanyalah bukti kelayakan penyajian administrasi, bukan tolak ukur langsung keberhasilan pembangunan maupun kepuasan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Hartono dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar tahun Anggaran 2025, Kamis (16/07).
Menurut Hartono, capaian administrasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran anggaran. “Tujuan akhirnya adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kemiskinan, dan terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya,” ujarnya di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Jalan Hertasning.
Fraksi PKS mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi Rp1,94 triliun dari target Rp2,11 triliun. Hal ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih memerlukan penguatan mendasar. Fraksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap sumber penerimaan, optimalisasi aset daerah, digitalisasi sistem perpajakan, serta pengawasan ketat guna mencegah kebocoran anggaran.
Secara khusus, Fraksi menyoroti perlunya penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, terutama Perusahaan Daerah Air Minum, pengelolaan pasar, serta penertiban pungutan liar. Penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan pajak reklame juga harus ditingkatkan sekaligus dijaga dari kebocoran.
Terkait pajak reklame rokok, Hartono mengingatkan kewajiban mematuhi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok. “Kami masih melihat banyak spanduk dan papan iklan rokok terpasang di jalan utama bahkan kawasan terlarang, dan seolah mendapat pengesahan dari instansi pengelola pendapatan. Hal ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp2,77 triliun melampaui target Rp2,71 triliun. Meski patut diapresiasi, kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi, yang membatasi kemandirian dalam merancang pembangunan jangka panjang.
Fraksi PKS juga mencatat realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp4,30 triliun dari target Rp5,06 triliun. Rinciannya, belanja operasi terealisasi Rp3,52 triliun dari target Rp4,09 triliun, sedangkan belanja modal hanya mencapai Rp783,16 miliar dari sasaran Rp955,23 miliar. “Belanja modal inilah yang secara langsung menghasilkan infrastruktur dan sarana pelayanan publik. Rendahnya realisasi ini harus segera diketahui penyebabnya, apakah karena perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pengadaan, keterbatasan kemampuan pelaksana, atau hambatan aturan,” tanya Hartono.
Terkait belanja pegawai yang terealisasi Rp1,68 triliun dari target Rp1,91 triliun, fraksi menilai efisiensi hanya positif jika didorong oleh perbaikan kinerja birokrasi. Namun jika disebabkan kekosongan jabatan, keterlambatan pengangkatan tenaga, atau kurangnya tenaga pelayanan dasar, hal ini justru menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, belanja tidak terduga hanya terserap Rp116,25 juta dari alokasi Rp8,5 miliar. Fraksi memahami hal ini dapat terjadi karena tidak adanya peristiwa darurat, namun pemerintah diminta tetap menjaga kesiapan sistem penanggulangan bencana agar dapat merespon cepat jika sewaktu-waktu diperlukan.
Fraksi juga mencatat peningkatan saldo sisa anggaran dari Rp230,19 miliar di awal tahun menjadi Rp699,85 miliar di akhir tahun. “Di satu sisi ini menunjukkan keuangan daerah terjaga, namun di sisi lain menjadi tanda masih banyak rencana pembangunan yang belum terlaksana dengan baik. Padahal kebutuhan masyarakat mulai dari jalan lingkungan, saluran air, air bersih, kesehatan, hingga perekonomian rakyat masih banyak yang belum terpenuhi,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, Fraksi PKS juga menampung banyak keluhan masyarakat terkait kualitas pembangunan yang belum merata, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan hasil infrastruktur yang belum memenuhi standar. Fraksi meminta pemerintah daerah menjawab berbagai temuan dan pertanyaan ini secara rinci dan komprehensif agar tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
