KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus memperluas layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru sebagai bagian dari program wajib belajar 13 tahun.
Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pembangunan PAUD negeri di Kecamatan Tamalanrea, yang akan melengkapi fasilitas serupa di Tamalate, Mariso, Manggala, Rappocini, dan Biringkanaya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pembangunan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sejak usia dini.
“PAUD negeri akan kami bangun di Tamalanrea, melengkapi yang sudah ada di kecamatan lain. Ini bagian dari program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari jenjang PAUD,” ujarnya, Rabu (10/12).
Achi menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk memperluas jangkauan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD dan pendidikan menengah.
Selain membangun PAUD di Tamalanrea, Pemkot Makassar juga tengah mempersiapkan pembangunan satu sekolah percontohan di Kecamatan Mariso. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan akses pendidikan yang lebih merata.
“Anak-anak di Mariso saat ini harus menempuh jarak cukup jauh untuk menjangkau SMP seperti SMP 1, SMP 2, SMP 3, dan SMP 6. Dengan adanya sekolah percontohan di Mariso, kami harap layanan pendidikan semakin merata,” kata Achi.
Sekolah percontohan tersebut ditargetkan menjadi model unggulan dalam hal kualitas pembelajaran, kompetensi siswa, hingga kemampuan pengembangan keterampilan.
“Kami ingin sekolah ini menjadi proyek nyata yang menunjukkan keunggulan dari berbagai aspek,” tambahnya.
Sementara itu, Disdik Makassar juga tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah di seluruh kota. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan maupun berat, telah diusulkan untuk mendapatkan perbaikan melalui APBD maupun dukungan anggaran dari Kementerian Pendidikan.
“Kami targetkan pada 2026 jumlah sekolah yang mendapatkan perbaikan akan lebih banyak dibandingkan tahun 2025,” ujar Achi.
Selain PAUD, beberapa SD dan SMP juga masuk dalam daftar prioritas usulan rehabilitasi. Proses pengusulan masih berlangsung dan diharapkan dapat terealisasi secara bertahap.
“Ada beberapa yang diusulkan baik melalui APBD maupun dana kementerian. Untuk APBD, ada sejumlah sekolah PAUD, SD, dan SMP yang masuk dalam perbaikan sarana dan prasarana,” pungkasnya.
