KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan kunjungan konsultasi ke Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Pebananaman Modal Republik Indonesia.
Pertemuan yang dilakukan di Jl. Gatot Subroto No.44 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kecamatan Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ini bertujuan sebagai upaya percepatan realisasi penanaman moda (investasi) Daerah.
Rombongan dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri didampingi Sekertaris Daerah, H. Muh Arifin Nur dan sejumlah pimpinan perangkat daerah. turut hadir dalam pertemuan tersebut Pejabat Fungsional Utama Analis Kebijakan Pemkab Jeneponto Syafruddin Nurdin, Anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani, serta Akademisi Univertas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr. Muh. Ibnu Hajar..
Rombongan diterima oleh Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Kementerian Investasi/BKPM, Gatot Subyargo Wijayadi.
Pada pertemuan ini dibahas sejumlah isu dan gagasan terkait strategi, peluang dan tantangan pengembangan investasi penanaman modal di Kabupaten Jeneponto, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
Kementerian Investasi RI memberikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan konsultasi ini sebagai upaya fasilitasi dan Pembinaan investasi di daerah untuk dukungan akselerasi pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto, Dr. Hj. Meriyani Anwar mengatakan konsultasi ini bertujuan untuk membangun sinergi dan penyamaan persepsi dalam pengembangan investasi daerah di Kabupaten Jeneponto.
“Kita bersyukur bahwa ini bagian dari inisiatif Bapak Pj. Bupati untuk mendorong sinergi kolaborasi dari perangkat daerah melalui strategi optimalisasi potensi resources yg dimiliki untuk percepatan investasi daerah,”ungkap Meryani. Rabu (15/5).
Sementara Pj. Bupati, Junaedi Bakri mengatakan, Kondisi Kabupaten Jeneponto dengan potensi kekayaan dan keberagaman sumber daya alam yang dimiliki jika dikelola dengan baik dan melalui skema pelibatan stakeholder terutama pihak swasta, maka akan sangat berdampak pada percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, dengan kondisi fiskal yang rendah, maka kita akan sangat sulit untuk membangun daerah dengan mengandalkan APBD, sehingga dibutuhkan skema kerjasama dan intervensi berbagai stakeholder baik dari Pemerintah maupun dari pihak swasta.
“Dengan realisasi investasi yang belum begitu baik maka untuk akselerasi pembangunan daerah, tentu kita sangat membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai stakeholder untuk memajukan investasi daerah, baik pemerintah maupun swasta, termasuk dukungan seluruh masyarakat Jeneponto,”harapnya
