KabarMakassar.com — Kawasan kumuh di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, menjadi perhatian dua menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Makassar, Kamis (11/09).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung kondisi pemukiman warga berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham turut mendampingi rombongan, bersama sejumlah kepala OPD Pemkot Makassar. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda besar kedua menteri di Makassar, sebelum menyerahkan bantuan rumah gratis bagi empat keluarga korban peristiwa unjuk rasa di DPRD Sulsel.
Tito dan Maruarar menyusuri lorong-lorong sempit dan berkelok di Pampang. Selama lebih dari satu jam lebih, keduanya mendatangi enam unit rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni.
Rumah-rumah tersebut masuk dalam program bantuan bedah rumah melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta.
“Tujuan utama kami ke sini untuk menyerahkan rumah, sekaligus memanfaatkan momentum ini dengan mendatangi rumah-rumah tidak layak. Semua yang kami lihat ini akan dibantu untuk renovasi,” tegas Tito.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, perbaikan hunian warga miskin tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga martabat dan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah yang layak itu hak dasar. Kalau rumahnya tidak layak, otomatis kehidupan warga juga terganggu. Maka program bedah rumah seperti ini harus dipercepat,” ujarnya.
Ia juga meminta agar Pemkot Makassar segera mengeksekusi program bedah rumah yang sudah diverifikasi.
“Kalau memungkinkan, selesaikan dalam minggu ini supaya cepat tuntas, jangan ditunda-tunda,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, menjelaskan bahwa Pampang memang ditetapkan sebagai salah satu prioritas pertama dalam program penanganan kawasan kumuh.
Dari enam rumah yang ditinjau, lima unit telah diverifikasi, sementara satu rumah lainnya masih dalam proses.
“Pelaksanaannya menunggu kesiapan pihak CSR. Kalau memungkinkan, bulan ini atau bulan depan sudah bisa dimulai, jadi sesegera mungkin dapat terlaksana,” kata Mahyuddin.
Ia menambahkan, indikator penerima bantuan adalah rumah milik keluarga MBR dengan kondisi tidak layak huni.
“Rata-rata rumah yang kami kunjungi tadi sudah tidak layak ditinggali. Inilah yang menjadi prioritas kami bersama pemerintah pusat,” jelasnya.
