KabarMakassar.com — Ketua Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan ( Sulsel), Andi Ina Kartika Sari mengaku akan mengawal rencana revisi undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diduga menabrak peraturan Mahkama Konstitusi (MK).
Dari pantauan KabarMakassar.com, politisi Golkar ini akhirnya menemui massa aksi pada pukul 18:00 wita, sementara massa aksi sendiri telah menyeruduk kantor DPRD Sulsel sejak pukul 14.00 wita.
“Saya mewakili DPRD Provinsi Sulsel akan mengawal apa yang adek-adek sampaikan dan inginkan, apa yang adek semua inginkan tentu menjadi apa yang kami harapkan, suasan batin adek sama dengan suasana batin kami. Saya akan kawal apa yang disampaikan, sampai di pemerintah pusat,” kata Ina kepada para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulsel, Kamis (22/08).
Sebelumnya, anggota DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis yang sempat menemui massa aksi juga mengaku akan bertanggung jawab menyampaikan tuntutan dari aksi unjuk rasa ini ke anggota DPRD RI
“kami tentu menampung semua aspirasi, sikap kami sepakat apapun putusan Mahkamah Konstitusi mari kita kawal, dan tanggung jawab kami untuk menyampaikan ke DPR RI nantinya, mudah-mudahan teman-teman DPR tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilkada, pemerintah pusat tetap berpegang teguh kepada putusan MK,” Kata anggota fraksi partai Demokrat itu.
Namun, massa aksi tidak puas dengan pernyataan tersebut sehingga menunggu pernyataan sikap dari Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika Sari bersama anggota DPRD lain untuk mengaku akan mengawal revisi undang- undang Pilkada ini.
“Setelah kami ditemui salah satu anggota DPRD namun menurut kami itu bukan sebagai representatif , itupun bukan sebagai ketua fraksi itu bukan sebagai ketua DPRD, sehingga kami masih menunggu itikad baik dari DPRD provinsi,” kata Presiden Mahasiswa UNM, Hasrul saat memimpin unjuk rasa.
Hasrul menilai bahwa DPRD Sulsel harus menyatakan sikap untuk berkomitmen mengawal revisi undang-undang hingga ke DPRD pusat
“Kami menginginkan seluruh fraksi untuk hadir nyatakan sikap terhadap pembahasan RUU Pilkada dan juga berkomitmen mengawal apapun alasan dari MK,” tandasnya.
Namun, setelah ketua DPRD Sulsel menyatakan sikap akan mengawal pembahasan RUU Pilkada ini, ribuan massa aksi bubar dengan tertib sekitar pukul 18.30 wita.
