KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Makassar menargetkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 rampung paling lambat 30 November 2025.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Makassar, Supratman kepada awak media, Rabu (19/11).
Ia memastikan seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai jadwal meski Wali Kota Makassar sedang menghadiri undangan kegiatan di Jepang.
Menurut Supratman, setelah KUA-PPAS disepakati, pembahasan akan langsung berlanjut menuju finalisasi dalam bentuk perda APBD pokok 2026.
“Terkait penetapan KUA-PPAS, kita akan masuk lagi ke pembahasan selanjutnya sampai perda penetapan anggaran pokok 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa batas waktu ketok palu tidak berubah.
“Batas penetapan itu kan 30 November. Insyaallah kita tetap kejar. Meskipun Pak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sedang ke Jepang, pembahasan tetap jalan,” kata Supratman.
Sesuai mekanisme, setelah pembahasan bersama DPRD, dokumen APBD akan dikembalikan terlebih dahulu ke Pemerintah Kota untuk review Inspektorat. Proses ini membutuhkan waktu 5–10 hari sebelum kembali masuk ke DPRD untuk finalisasi.
“Setelah pembahasan, pasti ada review Inspektorat dulu. Butuh sekitar 5 sampai 10 hari. Setelah itu baru finalisasi di DPRD. Jadi insyaallah kalau bukan tanggal 29, ya tanggal 30 November ketok palu,” jelasnya.
Terkait kondisi fiskal, Supratman membenarkan adanya koreksi APBD akibat pemotongan dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp500 miliar. Namun ia menyebut Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan langkah penyeimbang melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara total pasti mempengaruhi APBD kita. Dana transfer kita berkurang kurang lebih 500 miliar. Tapi Pemerintah Kota menggenjot PAD, sehingga kurang lebih 200 sampai 300 miliar bisa tertutupi,” terangnya.
Ia memastikan tambahan PAD tersebut berasal dari optimalisasi sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya.
“Target PAD kita meningkat sekitar 200 sampai 300 miliar. Itu yang menutup sebagian pengurangan dari pusat,” ujarnya.
DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk merampungkan APBD tepat waktu, agar seluruh program prioritas Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan tanpa hambatan administratif pada awal 2026.
