KabarMakassar.com — Bank Indonesia (BI) dijadwalkan menguji coba sistem Payment ID bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bertu Merlas, mengapresiasi langkah inovasi tersebut namun mengingatkan pemerintah agar menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi sebelum sistem ini diterapkan secara luas.
“Kami mengapresiasi inovasi sistem pembayaran melalui Payment ID. Namun, pemerintah harus memastikan privasi pengguna benar-benar terjaga dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berkepentingan,” ujar Bertu dalam keterangannya, Senin (11/08).
Payment ID merupakan sistem pembayaran digital yang dirancang untuk memantau secara real time seluruh aktivitas keuangan pengguna, mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga aktivitas berisiko seperti judi online dan pinjaman ilegal. Sistem ini akan terintegrasi dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri.
Bertu menilai, sistem ini memiliki cakupan akses yang sangat luas terhadap informasi finansial individu. Dengan kemampuan mengidentifikasi profil pengguna, mengotentikasi data transaksi, memastikan validitas, hingga menghubungkan catatan transaksi dengan data pribadi, Payment ID berpotensi menjadi instrumen penting dalam pengawasan keuangan. Namun, di sisi lain, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data menjadi ancaman serius jika tidak diantisipasi.
“Inovasi ini jangan sampai menciptakan masalah baru yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan kerugian besar dan dampak negatif. Tujuan mulia sistem ini akan tercoreng jika keamanan privasi gagal dijaga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketahanan digital Indonesia yang masih menghadapi tantangan, termasuk kesiapan pertahanan siber menghadapi potensi serangan. Bertu menekankan bahwa mitigasi sejak dini wajib dilakukan, terlebih sebelum sistem ini diimplementasikan secara penuh.
Selain fokus pada keamanan, uji coba Payment ID diharapkan menjadi ajang untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis dan kelemahan sistem. Evaluasi menyeluruh, kata Bertu, menjadi langkah penting agar risiko dapat diminimalkan. “Selagi masih uji coba, ini momentum memastikan sistem tepat sasaran dan tahan terhadap kerentanan,” ujarnya.
Menurutnya, besarnya akses yang dimiliki Payment ID terhadap data transaksi masyarakat harus diimbangi dengan pengelolaan yang ketat dan standar keamanan berlapis.
“Jika tidak benar-benar dikelola dengan baik, potensi kerugian bagi nasabah layanan jasa keuangan di tanah air sangat besar,” pungkasnya.
