KabarMakassar.com — Sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Dinas Bina Marga langsung direspons pihak dinas.
Di tengah temuan SiLPA mencapai Rp240 miliar, Bina Marga juga buka suara terkait beban utang yang masih tersisa.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, sebelumnya mengungkap adanya SiLPA jumbo tersebut, sekaligus menyoroti kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang belum tuntas.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Andi Ihsan, menegaskan bahwa utang yang sempat membengkak kini sudah berkurang signifikan.
“Utang kami perhitungan tahun 2024 kurang lebih Rp94 miliar. Di akhir 2025 sudah dibayarkan Rp48 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp46 miliar,” ujarnya dalam rapat LKPJ Gubenur Sulsel 2025, Senin (13/04).
Ia juga mengakui, sebagian kewajiban tersebut bahkan telah masuk proses hukum dan harus diselesaikan melalui putusan pengadilan.
“Ada juga yang melalui proses pengadilan dan kami diperintahkan membayar sekitar Rp3 miliar. Jadi sisa utang saat ini kurang lebih Rp46 miliar,” jelasnya.
Selain persoalan utang, DPRD juga menyoroti potensi tekanan baru dari lonjakan harga material, khususnya aspal. Pihak Bina Marga mengakui adanya eskalasi harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Rekanan sudah menyampaikan, kenaikan bisa di atas 50 persen, bahkan sekarang sudah di angka 70 persen,” ungkap Andi Ihsan.
Kenaikan tersebut disebut dipengaruhi faktor global, terutama untuk material impor yang harus menyesuaikan harga di tingkat pemasok. Bahkan, harga aspal disebut telah menembus kisaran Rp16 juta per ton.
“Kami akan rapat internal untuk mencari solusi terkait kenaikan ini,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyinggung optimalisasi fasilitas laboratorium milik Bina Marga yang selama ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ditemukan, sejumlah proyek non-APBD justru menggunakan layanan laboratorium di luar daerah.
Menanggapi hal itu, Andi Ihsan mengakui adanya perbedaan penggunaan, terutama pada proyek bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri.
“Itu biasanya proyek APBN atau luar negeri yang menggunakan lab di luar. Ke depan kami akan koordinasi dengan Balai Besar Jalan agar bisa diarahkan ke lab kami,” ujarnya.
Ia juga tidak menampik bahwa kondisi peralatan laboratorium perlu pembenahan agar mampu bersaing dari sisi kecepatan dan akurasi.
