KabarMakassar.com — BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa merupakan bagian dari hak dasar seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan fisik, tetapi juga memberikan perhatian serius pada kesehatan mental warganya.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan jiwa makin menjadi sorotan, terutama karena meningkatnya jumlah kasus di masyarakat. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan berupaya memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses layanan kesehatan, termasuk bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa.
“Layanan kesehatan jiwa tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Kesehatan jiwa adalah hak fundamental yang harus dijamin negara, dan BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan terus memperkuat sistem layanan agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses pengobatan dan rehabilitasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam keterangan resminya, Minggu (28/09).
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mental, BPJS Kesehatan mencatat lonjakan signifikan dalam pemanfaatan layanan jiwa dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir masyarakat yang mulai menyadari bahwa gangguan mental merupakan kondisi medis yang perlu ditangani secara profesional.
Tidak hanya dari sisi jumlah kasus, beban pembiayaan untuk layanan ini juga terus meningkat, yang menandakan tingginya kebutuhan akan intervensi layanan jiwa. BPJS Kesehatan pun merespons hal ini dengan penguatan sistem pelayanan yang lebih merata dan terjangkau.
BPJS Kesehatan memperkenalkan pendekatan baru untuk memperkuat deteksi dini terhadap gangguan kesehatan jiwa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan skrining mandiri berbasis Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) yang dapat diakses publik melalui situs resmi BPJS Kesehatan.
Metode ini memungkinkan masyarakat untuk mengenali gejala awal gangguan mental secara pribadi, sebelum akhirnya mendapat rujukan ke tenaga kesehatan. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menjangkau lebih banyak orang, sekaligus menekan beban layanan di tingkat rumah sakit.
“Hasilnya menjadi dasar untuk pemeriksaan lebih lanjut di FKTP apabila terdapat indikasi medis. Pendekatan ini memperkuat upaya promotif dan preventif agar masalah kesehatan jiwa dapat ditangani sejak dini,” ucapnya.
Selain deteksi dini, BPJS Kesehatan juga memfasilitasi kelanjutan pengobatan bagi pasien gangguan jiwa melalui Program Rujuk Balik (PRB). Program ini ditujukan bagi peserta JKN yang telah menjalani perawatan di rumah sakit dan dinyatakan stabil, agar dapat melanjutkan pengobatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Hal ini tidak hanya mempermudah akses pasien terhadap layanan kesehatan, tetapi juga mengurangi beban sistem rujukan di rumah sakit. Dengan pengobatan lanjutan di FKTP, peserta mendapatkan layanan yang lebih dekat, efisien, dan terjangkau.
Ghufron menegaskan bahwa negara hadir melalui Program JKN untuk memastikan setiap peserta dapat mengakses layanan kesehatan jiwa.
“BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan layanan kesehatan jiwa yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
