KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh proses pemilu.
Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, mengatakan pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan penting mengingat keterbatasan sumber daya pengawas yang dimiliki Bawaslu dalam menjangkau seluruh tahapan pemilu.
Menurutnya, keterlibatan warga dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus mempersempit peluang terjadinya pelanggaran di lapangan.
“Pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif yang ikut mengawal setiap tahapan pemilu,” kata Alamsyah saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kantor Bawaslu Kota Parepare, Selasa (2/6).
Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel itu menilai pengawasan partisipatif merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga integritas pemilu.
Warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut berperan dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Karena itu, Bawaslu terus mendorong penguatan kapasitas publik melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman kepemiluan sekaligus membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya pengawasan demokrasi.
“Melalui P2P, kita ingin menghadirkan masyarakat yang tidak hanya memahami aturan pemilu, tetapi juga memiliki kepedulian untuk ikut mengawasi dan menjaga proses demokrasi agar berjalan sesuai prinsip keadilan yang berintegritas,” ujarnya.
Alamsyah berharap peserta yang telah mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan mampu memperluas budaya pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas pemilu.
“Setiap warga negara perlu mengambil peran dalam menjaga demokrasi. Ketika masyarakat aktif mengawasi, maka ruang terjadinya pelanggaran akan semakin sempit dan kualitas pemilu akan semakin baik,” tukasnya.
