KabarMakassar.com — Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah di Hotel Claro, Kamis (13/02).
Forum ini membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 dengan mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelaraskan program kerja lintas sektor.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifly, menjelaskan bahwa forum ini membahas berbagai sektor prioritas yang menjadi belanja wajib pemerintah daerah.
“Forum lintas sektor ini, kita mengumpulkan semua SKPD untuk membahas program rencana kerja tahun 2026. Utamanya belanja wajib misalnya standar minimal kesehatan, pendidikan, perumahan, tata ruang,” ujarnya.
Selain itu, forum ini juga membahas pokok-pokok pikiran dewan, hasil reses, dan musrenbang yang nantinya akan disampaikan kepada SKPD untuk ditindaklanjuti.
“Selanjutnya, kita bahas juga mengenai pokok-pokok pikiran dewan, hasil reses, dan hasil-hasil musrenbang. Ini menjadi materi kita untuk menyampaikan kepada semua SKPD terkait usulan-usulan itu tadi,” katanya.
Bappeda akan melakukan verifikasi terhadap usulan yang masuk dari DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Jadi hasil reses mereka, hasil reses dari anggota dewan yang dimasukkan dalam akun mereka itu masuk dalam SIPD kami, itu nanti kita akan lakukan verifikasi bersama SKPD,” jelasnya.
Ia mencontohkan, jika ada usulan perbaikan drainase, maka akan diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk diverifikasi lebih lanjut.
“Misal ada perbaikan drainase, itu nanti akan kita sampaikan pada Dinas PU, ini bagaimana, tolong diverifikasi apakah punya aset kita, atau ada rusak atau bagaimana,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa forum kali ini bersifat lintas sektor sehingga semua SKPD dikumpulkan untuk memastikan perencanaan yang lebih terintegrasi.
“Ini kemarin per SKPD, ini sekarang lintas sektor, artinya semua SKPD kita kumpulkan. Nanti hasil dari ini kita sampaikan untuk membuat Musrenbang tingkat kota,” ungkapnya.
Terkait transisi kepemimpinan di Makassar, Bappeda telah mendapatkan arahan untuk mulai berkoordinasi dengan tim transisi wali kota terpilih.
“Sementara, pak wali sudah memberikan lampu hijau untuk berkomunikasi dengan tim transisi. Kita pasti akan berkomunikasi karena program ini tak bisa terpisah, karena berkelanjutan dan terkoneksi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama Bappeda saat ini adalah menghubungkan RPJMD dari kepemimpinan sebelumnya dengan RPJMD wali kota terpilih.
“Sehingga tugas kami mengkoneksikan antara RPJMD Pak Danny Pomanto dan RPJMD Pak Munafri Arifuddin, terkait RPJMD yang nantinya akan jadi acuan kita untuk membuat program,” pungkasnya.
