KabarMakassar.com — Pemerintah memastikan program bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan diperluas dengan tambahan minyak goreng.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut, mulai Oktober bantuan berupa beras 10 kilogram akan dilengkapi minyak goreng 2 liter setiap bulan.
Arief menegaskan, pemerintah menyiapkan bantuan tersebut dengan kualitas terbaik. Dia menyebut program itu bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.
“Seperti diketahui, untuk bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu memang sudah disetujui, dalam bentuk beras 10 kilo untuk 18,27 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kita siapkan yang baik buat masyarakat kita,” jelas Arief.
Dia menambahkan, mutu bantuan pangan harus dipastikan agar tidak merugikan masyarakat.
“Dalam hal ini Badan Pangan Nasional akan menyampaikan dalam Rakortas, kemudian diputuskan bersama-sama, terkait berapa anggarannya, berapa jumlah penerima, dan product specific-nya. Jadi perlu melibatkan banyak kementerian lembaga,” tambahnya.
Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) disebut cukup untuk menopang program tersebut. Hingga 19 September, CPP beras tercatat 3,91 juta ton. Sementara stok minyak goreng mencapai 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID FOOD.
Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan akan melibatkan banyak pihak, termasuk DPR, BPKP, dan BPK. Komisi IV DPR membantu pengawasan di lapangan. Misal saat reses, mereka ke lapangan sambil mengawasi dan kemudian memberikan masukan.
“Jadi saat RDP banyak masukan yang konstruktif. DPR kan datang dari banyak daerah di Indonesia, mulai dari Jawa sampai Papua. Jadi sangat positif dan sejalan dengan fungsi pengawasan legislatif,” kata Arief.
Arief menekankan mekanisme distribusi bantuan akan dibuat akuntabel dengan melibatkan lembaga pengawas.
“Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional, itu Bulog kan beras atau bisa juga semisal diputuskan minyak goreng oleh Bulog atau ID FOOD, nanti mereka upload ke sistem untuk verifikasi dari BPKP dan tentunya ada BPK juga,” tutur Arief
“Jadi mekanisme ini cukup baik. Ini supaya masyarakat mendapatkan produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan kualitas yang baik. Itu yang kita upayakan terus-menerus,” pungkasnya.
