KabarMakassar.com — Pemerintah Kecamatan Bontoala bersama tim gabungan kembali melakukan pembongkaran bangunan usaha yang berdiri di atas saluran drainase di Jalan Sunu, Kelurahan Timongan Lompoa, Senin (15/06).
Diketahui, sebelumnya pihak kecamatan telah melakukan penertiban pada Rabu (10/06) pekan lalu.
Penertiban tahap kedua dilakukan setelah sejumlah pemilik bangunan diketahui kembali memperbaiki bagian yang sebelumnya telah dibongkar dan melanjutkan aktivitas berjualan.
Camat Bontoala, Pataullah, mengatakan langkah tersebut diambil karena penertiban sebelumnya tidak diindahkan oleh para pelanggar. Menurutnya, bangunan yang telah dibongkar justru dibangun kembali sehingga pemerintah terpaksa kembali turun melakukan tindakan.
“Kenapa pembongkaran tahap dua? Karena setelah kita lakukan penertiban, ternyata yang dibongkar tidak melanjutkan pembongkaran secara mandiri, malah memperbaiki kembali atap dan lantainya lalu dipakai lagi untuk berjualan,” ujarnya.
Ia menyebut salah satu bangunan yang kembali digunakan merupakan toko yang sempat menjadi sorotan di media sosial karena mengklaim sudah kembali beroperasi usai penertiban.
Pataullah mengungkapkan sekitar 20 bangunan telah menerima Surat Peringatan (SP) 3 dan sebelumnya dipanggil ke kantor kecamatan pada Mei 2026. Saat itu, para pemilik usaha meminta waktu hingga 30 Mei untuk melakukan pembongkaran mandiri dan menyepakati kesepakatan tersebut.
“Namun sampai memasuki 1 Juni mereka tidak melakukan pembongkaran mandiri sesuai yang telah disepakati. Mereka mengingkari komitmen itu sehingga tim kembali turun melakukan penertiban,” katanya.
Menurutnya, seluruh bangunan yang ditertibkan memanfaatkan area di atas saluran drainase sebagai bagian dari bangunan usaha, bukan sebagai lahan parkir. Kondisi tersebut, kata dia, telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam operasi tersebut, sekitar 300 personel diterjunkan yang terdiri dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum, petugas tata ruang dan bangunan, Kecamatan Bontoala, Dinas Pemadam Kebakaran, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya.
