KabarMakassar.com – Pemerintah Kota Makassar tengah melakukan evaluasi anggaran terhadap sejumlah program, termasuk pengadaan smart sensor yang sebelumnya menjadi bagian dari program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025.
Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diminta oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final terkait kelanjutan pengadaan smart sensor. Menurutnya, saat ini Pemkot lebih memprioritaskan untuk mengoptimalkan perangkat yang telah dimiliki.
“Kita mau memperbaiki dulu. Ini saya baru mau ketemu teman-teman di Kominfo untuk kita melihat detail anggaran yang ada supaya kita bisa menambah atau merasionalisasi,” ujar Appi, sapaannya, Sabtu (10/05).
Program smart sensor sendiri merupakan inisiatif yang dirancang untuk memantau kualitas udara secara real time di Kota Makassar.
Perangkat ini dapat mendeteksi berbagai parameter lingkungan seperti kadar karbon, polutan, dan oksigen, guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Meski termasuk dalam APBD Pokok 2025, Munafri menegaskan bahwa pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas penggunaan anggaran. Rasionalisasi menurutnya bukan berarti pengurangan, tetapi lebih kepada pengalokasian yang tepat guna.
“Rasionalisasi kan bukan harus mengurangi. Contoh, kalau kita butuh anggaplah sekarang ada 10 CCTV, nah kita butuh 30, kita taruh 30 biar bisa lebih efektif. Dan kita mau ini CCTV dua mata, yang satunya statis, satunya bergerak. Ini yang akan kita maksimalkan dulu sebelum menuju ke yang lain-lain,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan efektivitas program, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan infrastruktur pendukung kota cerdas.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Makassar melakukan penyisiran dan efisiensi terhadap sejumlah pos anggaran dalam APBD Pokok tahun ini. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal tanpa berujung proyek mangkrak di akhir tahun.
Appi, mengatakan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan menahan beberapa kegiatan fisik, terutama pembangunan infrastruktur yang berisiko tidak rampung tepat waktu.
“Ada beberapa yang kemungkinan tidak bisa jalan. Contohnya, beberapa bangunan fisik. Kalau kita jalankan sekarang, apa iya akan selesai di akhir tahun? Kalau tidak, lebih bagus dianggarkan di anggaran pokok tahun depan supaya bisa langsung selesai tepat waktu,” ujar Appi, Jumat (09/05).
Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang berpotensi tidak selesai jika dimulai pada pertengahan tahun. Menurutnya, pembangunan seperti itu sebaiknya dianggarkan ulang pada tahun depan agar tidak menyisakan bangunan terbengkalai.
“Umpamanya Rumah Sakit (RS) kalau kita bangun sekarang, apa bisa selesai? Takutnya tidak selesai, akhirnya mangkrak lagi. Itu yang kita hindari,” jelasnya.
Salah satu proyek yang juga masuk dalam evaluasi adalah Makassar Government Center (MGC). Appi menegaskan, proyek ini hanya akan dilanjutkan jika diyakini bisa diselesaikan dengan sempurna tahun ini.
“Kalau MGC mau dijalankan, ya kalau bisa selesai. Tapi kalau tidak selesai, apalagi yang mau dibikin? Dianggap berhenti lagi. Biarkan dia selesai sampai sempurna, benar-benar baru kita pakai,” katanya.
Appi menekankan bahwa prioritas utama bukan pada siapa yang membangun, melainkan untuk apa proyek tersebut dibangun.
Hal ini menurutnya penting agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini bukan masalah siapa yang bangun, tapi untuk apa ini dibangun. Itu yang mau kita lakukan,” tegasnya.
Selain proyek fisik, efisiensi juga menyasar ke pengadaan seperti motor listrik untuk pengangkutan sampah. Ia memastikan, program seperti itu juga ikut dievaluasi dalam proses penyisiran anggaran.
“Iya, pastilah. Banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Hingga saat ini, anggaran yang telah berhasil disisir mencapai sekitar Rp560 miliar. Meski sebagian besar sudah ditemukan, masih ada ruang untuk efisiensi tambahan.
“Ada beberapa kemarin, tadi kalau tidak salah sudah sampai Rp560 miliar kurang lebih. Ini kita lagi cari-cari akan dipres di tempat mana lagi,” ungkap Appi.
Ia memperkirakan angka efisiensi maksimal bisa mencapai Rp650 miliar. Namun, ia menegaskan bahwa penyisiran akan dilakukan secara selektif agar program prioritas tetap berjalan.
“Masih ada potensi bertambah, tapi tak banyak lagi. Maksimal Rp650 miliar,” pungkasnya.
