KabarMakassar.com — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW pada Juni 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mulai mempertimbangkan kembali eksistensi dan fungsi Dewan Lorong.
Ia menilai peran Dewan Lorong perlu dievaluasi, terutama jika keberadaannya tidak lagi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerintahan di tingkat lokal.
“Kita akan lihat, kalau memang masih relevan dan bisa dimanfaatkan, ya kenapa tidak. Tapi kalau sudah tidak ada peran, untuk apa dipertahankan, hanya akan menambah beban,” kata Munafri yang akrab disapa Appi, Rabu (07/05).
Appi menekankan bahwa setelah RT dan RW terpilih secara langsung oleh masyarakat, struktur ini akan menjadi representasi kehendak warga di setiap wilayah.
Karena itu, semua program bantuan hingga kebijakan lokal ke depan harus selaras dan terkoordinasi satu pintu melalui jalur RT dan RW.
Sementara itu, Pemkot Makassar terus mematangkan persiapan untuk pelaksanaan pemilihan RT/RW yang dijadwalkan berlangsung pertengahan tahun ini.
Regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) tengah dirancang, sementara alokasi anggaran pemilihan masih dalam proses finalisasi.
“Anggaran melekat di Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), lalu disalurkan ke kecamatan dan kelurahan. Kami targetkan Juni sudah bisa jalan,” jelas Appi.
Sistem pemilihan akan berlangsung bertahap. Warga memilih Ketua RT terlebih dahulu, dilanjutkan musyawarah para Ketua RT terpilih untuk menentukan Ketua RW. Kemudian, Ketua RW dan RT akan bersama-sama menunjuk Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Appi menegaskan bahwa RT dan RW berperan krusial dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, serta menjadi penghubung langsung antara warga dan pemerintah.
“Kalau ada masalah kebersihan atau sosial di lingkungan, tanggung jawabnya bukan hanya di pemerintah, tapi juga di RT, RW, lurah, dan camat. Mereka harus hadir di lapangan,” tegasnya.
Untuk informasi, Forum Dewan Lorong merupakan gagasan Wali Kota Makassar Sebelumnya, Moh Ramdhan Pomanto.
Danny Pomanto, sapaannya menyebut dewan lorong merupakan gambaran pemerintah dalam mendukung pengembangan lorong..
Forum Dewan Lorong juga diharapkan dapat mengelola keuangan di lorong-lorong, dengan mekanisme bagi hasil yang telah diterapkan di beberapa lorong seperti di Lorong Sydney yang mampu menghasilkan pendapatan setiap tiga bulan.
Forum Dewan Lorong di bentuk dalam rangka membangun rekonstruksi sosial untuk membentuk mitigasi sosial. Bagaimana masyarakat mempersiapkan diri di dalam menghadapi begitu banyak persoalan sosial yang tentunya di backup oleh pemerintah kota.
Sehingga di butuhkan organisasi tak hanya secara formal seperti RT/RW, tetapi juga organisasi masyarakat yang di bentuk oleh pemerintah kota yaitu Dewan Lorong.
Dewan Lorong terdiri dari tiga unsur, yaitu tokoh masyarakat, kaum perempuan. Dan milenial, anak-anak muda yang di persiapkan untuk mengurus Makassar ke depan.
