KabarMakassar.com — Setelah melalui pembahasan maraton, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto bersama Pemerintah Kabupaten Jeneponto akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD pada Sabtu (20/9) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jeneponto, Didis Suryadi, dan dihadiri langsung oleh Bupati H. Paris Yasir dan Wakil Bupati Islam Iskandar.
Dalam sambutannya, Bupati H. Paris Yasir menyampaikan bahwa pengesahan ini menjadi langkah krusial untuk memberikan kepastian hukum terhadap anggaran daerah.
“Ranperda ini akan segera kami sampaikan ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya, Sabtu malam (20/9).
Bupati juga memaparkan rincian struktur anggaran yang telah disepakati. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar kurang lebih Rp1,325 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp1,398 triliun.
“Dengan adanya penerimaan pembiayaan daerah sebesar kurang lebih Rp72,693 miliar, rancangan APBD Perubahan 2025 ini berhasil mencapai posisi zero defisit,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini dilakukan secara hati-hati. Ia menekankan, tidak ada penambahan anggaran atau pergeseran dana tanpa kajian mendalam.
“Perubahan APBD ini adalah wujud nyata dari harapan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka,” pungkasnya.
Keputusan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada APBN dan APBD. Pengesahan ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi pembangunan Jeneponto yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
