KabarMakassar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Tri Sulkarnain, mendorong pemerintah memaksimalkan program B50 sebagai salah satu solusi menghadapi kelangkaan solar yang terjadi saat ini.
Diketahui, B50 merupakan bahan bakar nabati jenis biodiesel di Indonesia yang terdiri dari campuran 50 persen minyak kelapa sawit (FAME) dan 50 persen solar konvensional. Program mandatori biodiesel B50 tersebut bahkan telah resmi diluncurkan pada Juli 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Tri, B50 berpotensi menjadi alternatif pengganti solar, terutama jika pemerintah mampu mengoptimalkan pemanfaatan hasil bumi dalam negeri sebagai bahan bakunya.
“Kalau bisa memaksimalkan B50 dengan hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia yang digunakan untuk membuat B50, saya pikir sangat bisa untuk mengatasi kelangkaan solar,” kata Politisi Demokrat itu, Jumat (28/08).
Ia berharap program tersebut tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi segera dimaksimalkan sehingga dapat menjadi sumber energi alternatif bagi masyarakat yang terdampak kebijakan subsidi solar.
“Karena itu kan menjadi salah satu pengganti solar. Mudah-mudahan bisa memberikan energi baru buat teman-teman yang sudah tidak mendapatkan subsidi,” ujarnya.
Tri menilai optimalisasi B50 menjadi semakin penting di tengah munculnya wacana pemerintah terkait pengurangan atau penghentian subsidi untuk jenis solar tertentu.
Menurutnya, kebijakan pemerintah mengenai subsidi tentu telah melalui kajian. Namun, alternatif energi seperti B50 perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi dampaknya.
“Kalau memang itu langkah dari pemerintah untuk tidak memberikan subsidi terhadap diesel 9 minus 10, itu pasti melalui kajian dari pemerintah. Tapi kami sangat berharap program-program pemerintah seperti B50 yang dicanangkan tersebut bisa segera dimaksimalkan,” jelasnya.
Tri juga menyinggung dampak langsung kelangkaan solar di Makassar. Antrean panjang di sejumlah SPBU disebut telah menimbulkan kemacetan karena kendaraan mengantre hingga menggunakan bahu jalan.
“Kemarin kita hampir semua SPBU yang menjual solar itu memiliki antrean yang cukup panjang. Makanya saya bilang tadi mengakibatkan kemacetan karena hampir semua antrean tersebut berada di bahu jalan,” katanya.
Meski begitu, untuk penanganan antrean dan kemacetan, Tri menyebut hal tersebut menjadi ranah pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan. DPRD Makassar, kata dia, akan memberikan masukan agar antrean tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas usaha warga warga Makassar.
