KabarMakassar.com — Kelangkaan solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Makassar mulai berdampak pada arus lalu lintas.
Antrean kendaraan yang mengular hingga ke bahu jalan disebut memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan utama di Kota Makassar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Tri Sulkarnain, meminta persoalan tersebut segera mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, antrean panjang tidak hanya menyulitkan pengendara yang membutuhkan solar, tetapi juga berdampak langsung terhadap pengguna jalan lainnya.
“Kelangkaan solar ada beberapa akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, antrean yang terlalu panjang dan juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Makanya ini pemerintah harus segera menyikapi terkait masalah kelangkaan solar ini,” kata Tri, Jumat (21/08).
Tri mengatakan kondisi tersebut terlihat di hampir seluruh SPBU yang masih melayani penjualan solar. Panjangnya antrean membuat kendaraan harus menunggu berjam-jam, sementara sebagian antrean mengambil ruang di bahu jalan Kota Makassar, bahkan beberapa menutup akses masuk ke SPBU.
“Kemarin kita hampir semua SPBU yang menjual solar itu memiliki antrean yang cukup panjang. Makanya saya bilang tadi mengakibatkan kemacetan karena hampir semua antrean tersebut berada di bahu jalan,” terangnya.
Menurut Tri, persoalan semakin serius ketika antrean berada di ruas jalan utama. Selain memperlambat arus kendaraan, posisi antrean disebut berpotensi mengganggu akses menuju sejumlah tempat usaha milik warga dilokasi setempat.
Karena itu, DPRD Makassar mendorong adanya penataan antrean di sekitar SPBU. Pemilik SPBU diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta kepolisian untuk mengatur posisi kendaraan agar tidak mengambil badan atau bahu jalan secara berlebihan.
“Kemungkinan besar kami dari DPRD Makassar mungkin bisa mengimbau kepada pemilik SPBU dan juga koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan teman-teman di lantas, bagaimana bisa mengatur posisi antrean supaya tidak menimbulkan kemacetan,” jelasnya.
Tri menilai pengaturan tersebut penting terutama untuk SPBU yang berada di kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.
Ia menyebut antrean kendaraan yang memanjang hingga menutup akses usaha warga juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai persoalan distribusi solar justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat di sekitar SPBU.
Terkait penanganan kemacetan, Tri mengatakan kewenangan teknis berada pada pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan (Dishub). DPRD, kata dia, akan memberikan masukan agar pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi dampak antrean solar terhadap lalu lintas.
“Kami hanya memberikan masukan karena bagaimana pun itu ranahnya Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan pemerintah kota bisa ikut mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh antrean solar tersebut,” tukas Politisi Demokrat itu.
