KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian khusus kepada guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah kepulauan dengan menaikkan tunjangan kinerja mereka. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkot dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan layanan publik hingga ke wilayah terluar kota.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil setelah dirinya melakukan kunjungan langsung ke sejumlah pulau, termasuk wilayah terjauh seperti Pulau Langkai dan Lanjukkang. Dari kunjungan itu, ia melihat langsung tantangan yang dihadapi para tenaga pendidik dan medis.
“Mereka melayani di lokasi yang tidak mudah dijangkau. Harus menyeberang laut setiap hari dengan sarana terbatas. Ini yang mendorong kami untuk memberikan tunjangan tambahan sebagai bentuk penghargaan,” ujar Munafri, Kamis (29/05).
Tunjangan tambahan yang diberikan bervariasi tergantung jarak dan lokasi tugas. Bagi guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau terluar seperti Langkai, Lanjukkang, Lumu-Lumu, dan Bone Tambu, tunjangan diberikan sebesar Rp2,5 juta per bulan.
Sementara untuk yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat seperti Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo, akan menerima tambahan sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Selain tunjangan, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan fasilitas transportasi khusus untuk mempermudah mobilitas para pegawai di wilayah kepulauan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak harus menanggung biaya transportasi sendiri saat menjalankan tugas.
“Bukan hanya insentif finansial, kami juga berupaya menyediakan sarana transportasi yang memadai. Ini bentuk dukungan nyata agar mereka bisa bekerja lebih nyaman dan maksimal,” jelas Munafri.
Kenaikan tunjangan ini merupakan bagian dari program prioritas Pemkot Makassar dalam 100 hari kerja pasangan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, di bawah program MULIA (Makassar untuk Lingkungan dan Inovasi Aksi).
Langkah ini juga mencerminkan komitmen Pemkot dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk di daerah pesisir dan kepulauan.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap bisa diakses dengan layak, di mana pun warga Makassar berada,” tegas Munafri.
Dengan kebijakan ini, Pemkot berharap para tenaga pendidik dan kesehatan lebih termotivasi serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pulau. Pemerintah juga membuka peluang pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut, serta pembenahan infrastruktur seperti dermaga dan sarana pendidikan.
“Kesejahteraan mereka adalah investasi untuk masa depan anak-anak pulau. Ini bukan hanya soal tunjangan, tapi bagian dari tanggung jawab negara,” pungkas Munafri.
