KabarMakassar.com — Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menyebutkan bahwa ada 7 daerah yang masuk dalam kelas menengah kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulsel.
Menurut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) milik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pilkada Sulsel masuk rangking 5 secara nasional. Namun, Andi Rian menyebut, tidak semua daerah di Sulsel masuk dalam kategori kerawanan tinggi.
“Saya sudah dapat data itu dan Sulsel masuk ranking 5. Tetapi di situ juga ada beberapa kelas mana yang tinggi, sedang dan rendah. Tidak semua wilayah (rawan tinggi),” ujarnya usai Deklarasi Pilkada Damai wilayah Sulsel di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu (28/08).
Andi Rian juga menyebut bahwa Sulsel sendiri memiliki 6 hingga 7 daerah yang masuk kelas rawan sedang.
“Memang ada beberapa kabupaten yang masuk, tapi kalau tidak salah ada 6 atau 7,” bebernya.
Andi Rian menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan ini dilakukan berdasarkan beberapa faktor, seperti kondisi geografis, sejarah pelaksanaan pilkada sebelumnya, dan jumlah pasangan calon kepala daerah.
“Berdasarkan pemetaan kerawanan di Sulsel kembali lagi ada beberapa kelas mulai dari geografis, kemudian segi historis atau sejarah, dan tentu kita melihat jumlah calon. Ini perlu kita pertimbangkan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa situasi Pilkada ini berbeda dengan situasi Pilpres lalu. Dimana menurutnya Pilkada cenderung lebih tinggi dibanding saat Pilpres.
“Kita menyadari situasi dalam proses Pilkada ini tentu cenderung akan lebih tinggi, karena antara pemilik (suara) dan yang dipilih itu bisa saling kenal, dan bahkan memiliki hubungan kekeluargaan serta kekerabatan,” tuturnya.
“Untuk itu saya minta kepada semua mari bergandengan tangan memelihara situasi Kamtibmas agar tetap aman dan damai di Sulsel,” lanjutnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengungkapkan bahwa pemetaan kerawanan ini berdasarkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Oleh karena itu ia membenarkan bahwa Pilkada Serentak di Sulsel masuk dalam kategori rawan tinggi.
“Pemetaan kerawanan ini merupakan potret terakhir dari kondisi yang ada, dengan mempertimbangkan empat dimensi utama,” ujarnya.
Saiful mengatakan bahwa pemetaan IKP ini, berdasarkan sejumlah penilaian diantaranya sosial politik, pencalonan, kampanye, serta proses pungut hitung. Sehingga pihaknya akan melakukan pemetaan kerawanan tingkat provinsi.
“Dalam waktu dekat, Sulsel juga akan meluncurkan Pemetaan Kerawanan tingkat provinsi sebagai langkah awal dalam memitigasi potensi risiko yang dapat mengganggu proses demokrasi,” tandasnya.
