KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh bertandang ke Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel untuk agenda rilis berita resmi statistik yang berlokasi di Jalan Haji Bau Nomor 6 Makassar pada, Senin (01/07).
Ia mengungkapkan terdapat beberapa indikator di Provinsi Sulsel yang membaik, seperti angka kemiskinan turun.
“Tentu ini semuanya dari 24 kabupaten/kota, BI, dari semua intansi vertikal serta Forkopimda. Karena hal ini merupakan kolaborasi bersama. Kemiskinan itu bisa diturunkan kalau 32 urusan pemerintah bergerak bersama serta berkontribusi positif,” ujarnya.
Ia melanjutkan, agar kedepannya dapat dilakukan dorongan dalam menekan kemiskinan yang terdapat di Sulsel.
“Oleh karena itu, kedepan kita bisa mendorong kemiskinan agar terus ditekan. Itu bisa kita mulai dengan terus menekan harga agar pengeluaran masyarakat terus berkurang serta meningkatkan nilai tukar atau penghasilan para petani juga masyarakat lainnya dengan pendekatan program-program padat karya yang semakin banyak,” ucapnya.
Apabila padat karya semakin banyak, maka pendapatan masyarakat yang bekerja di padat karya akan semakin meningkat. Terkhususnya, peningkatan di sektor pariwisata, apabila semakin banyak orang yang datang di Sulsel dan masa tinggalnya semakin lama maka perputaran ekonomi akan semakin baik.
“Karena uang yang masuk ke Sulsel semakin banyak dan indeks-indeks yang semakin baik tadi juga tercermin dari inflasi year on year,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa di bulan Juni inflasi Sulsel turun menjadi 2,03. Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat baik. Apabila dilihat dari rata-rata nasional dari 38 provinsi, Sulsel berada di posisi 5 terbaik diseluruh Indonesia.
“Jadi terima kasih banyak untuk Ketahanan Pangan, BI, BPS ini luar biasa datanya, sangat akurat, sehingga intervensi dari pemerintah kabupaten kota semakin tepat. Jadi yang naik itu harga pangan dapat dilakukan intervensi dengan tepat, jikalau datanya tidak tepat intervensinya juga tidak tepat,” urainya.
Prof Zudan menambahkan, dari data BPS yang tepat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mampu memberikan intervensi yang tepat seperti, jika terdapat kenaikan pada ikan maka akan dilakukan intervensi, begitupula dengan kenaikan bawang serta beras.
Lebih lanjut ia menerangkan terkait dengan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh kelompok miskin berasal dari makanan. Ia nenyatakan bahwa itu menjadi kontribusi di sektor kemiskinan karena uang yang paling banyak dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin untuk membeli makanan.
“Jika pemerintah dapat membantu subsidi makanan dengan bantuan sosial, maka tentunya pengeluaran mereka akan berkurang, jika itu dilakukan maka kemiskinan bisa diratakan,” tuturnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muh Arsjad menilai bahwa hal ini menjadi pencapaian terbaik beberapa tahun terakhir.
“Pencapaian ini menempatkan Sulsel sebagai daerah dengan 5 besar terendah tingkat inflasi se-Nasional,” ujarnya.
Ia mengungkapkan program pengendalian inflasi Sulsel mampu menujukkan hasil yang positif. Dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) juga dilaksanakan berulang kali untuk mengintervensi harga pangan.
Begitupun dengan operasi pasar yang aktif dilakukan tiap pekan. Sampai pada penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).
“Upaya kita pengendalian inflasi berjalan efektif. Apresiasi tim pengendali inflasi provinsi dan daerah melalui sinergi dengan pemantauan pasar, operasi pasar, gerakan pangan murah dan penyaluran SPHP,” pungkasnya.
