KabarSelatan.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jeneponto menggelar dialog kebangsaan di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (19/1).
Kegiatan bertajuk "Demokrasi Berkualitas Rakyat Sejahtera" ini pun menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten. Seperti, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Noer Ibrah Ibrahim, Ketua DPC Partai Gerindra Jeneponto, Andi Baso Sugiarto serta Ketua KPU Jeneponto Muhammad Alwi.
Hadir pula dari Karang Taruna, Ketua Dema dan BEM dari kampus Inti, Al-Amanah, STAI DDI,STAI YAPNAS, HPMT, Perwakilan APDESI, PMI, serta unsur OKP.
Sambutan yang dibuka Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan Pertanian Noer Ibrah Ibrahim selaku perwakilan Kadis Pertanian mengatakan sangat mengapresiasi acara dialog kebangsaan ini.
"Dalam kacamata demokrasi, Dinas Pertanian selalu mendengar dan menampung usulan yang dikemukakan oleh masyarakat pada forum musrembang atau pun acara sosialisasi dan pertemuan yang diinisiasi oleh Kades/ Lurah, yang selanjutnya kami rumuskan dalam kebijakan pembangunan pertanian," ucap Ibra didepan para peserta.
Ibra menambahkan kebijakan yang diambil oleh pihaknya diharapkan mampu mempengaruhi kemampuan ekonomi petani menjadi lebih meningkat yang selanjutnya bermuara pada kesejahteraan petani itu sendiri.
"Kami juga mengharapkan ke depan dalam menghadapi pesta demokrasi agar masyarakat tetap menjaga hubungan yang harmonis, tidak terpecah belah karena pilihan yang berbeda, agar situasi keamanan dan ketertiban dapat tercipta," tambahnya.
Demokrasi harus mampu ditempatkan sebagai proses yang mempersatukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan.
"Apabila terdapat perbedaan-perbedaan maka harus mengunakan cara-cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum, serta harus dihindari adanya perpecahan serta konflik yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat," tukas Ibra.
Sementara itu, Ketua GMNI Jeneponto, Usman Maulana menuturkan kegiatan ini merupakan kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan rasa optimisme dan rasa kepercayaan diri dalam membangun Jeneponto.
"Kaderisasi tingkat menengah ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Pengurus GMNI dalam menjalankan roda organisasi, untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dengan semangat nilai-nilai Pancasila dan rasa Nasionalisme," tuturnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Jeneponto, Andi Baso Sugiarto bahwa ia sangat sependapat dengan tema Demokrasi yang berkualitas akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, ABS berharap peran pemuda dan OKP agar dapat mengawal usulan-usulan yang dituangkan di acara-acara Musrenbang sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.
"Kami berpesan tidak terjadi perbedaan atau pun perkotak-kotakan dimasyarakat agar negara tetap utuh, daerah menjadi makmur dan maju," harap ABS.
Abs juga mengatakan, saat berada di legislatif hanya terdapat lima persen yang merupakan kader partai murni sehingga ke depan akan dilakukan penyempurnaan dalam proses penjaringan agar dihasilkan legislator yang kompeten agar dapat secara tulus memikirkan kepentingan rakyat.
"Terkadang ada caleg yang berkualitas namun dikalahkan oleh caleg yang memiliki kemapuan finansial mumpuni, sehingga dibutuhkan peran pemuda agar dapat memberi pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut," bebernya.
Sementara Ketua KPU Jeneponto Muhammad Alwi menjelaskan bahwa, sesuai UUD 1945 Pasal 22, pelaksanaan pemilu dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali untuk memilih Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon perseorangan.
"Pemilu mendatang merupakan agenda penting dan merupakan arena konflik dimana ada beberapa calon yang berkompetisi untuk memperebutkan kuota yang terbatas," ujarnya.
"Pada pemilu 2019 kemarin caleg yang terdaftar mencapai 576 sementara yang terpilih hanya 40 orang saja," jelas Alwi.
Sehingga Alwi berharap kepada para pemuda yang juga millenial dan merupakan pemilih berkualitas mampu mengidentifikasi rekam jejak calon.
"Apa latar belakangnya, apa karakter dan kepribadiannya dapat memikirkan kepentingan masyarakat," harapnya.
Oleh sebab itu, kita perlu berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen.
"Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya," tutup Ketua KPU.
