KabarSelatan.id — Ribuan pegawai magang dari Tenaga Kesehatan (Nakes) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, Selasa (01/10).
Anto selaku Koordinator lapangan Aksi, menuntut dua hal kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Pertama, kami meminta pemerintah agar Surat Keterangan (SK) magang diubah menjadi Surat Keputusan (SK) honorer.
"Kenapa, kalaupun masih dirubah menjadi magang, sampai mati kita magang tidak bisa terhitung," kata Anto dalam orasinya.
Selain itu, kami meminta agar BKN membuka kembali jaringan website pendaftaran P3K.
" Dengan adanya perlakuan ini, sehingga nasib kami belum jelas. Pemda terkesan tidak peduli," ucapnya.
Sementara itu, salah satu Nakes yang tak diketahui identitasnya itu menceritakan kisahnya didepan Bupati Bulukumba.
Ia menuturkan bahwa pengabdiannya ini sudah berjalan sejak tahun 2010 silam. Bahkan harus melayani pasien hingga malam.
"Sayangnya, perjuangan kami selama ini di sia-siakan pemerintah sebab kami merasa diacuhkan. Bahkan nasib kami yang berjumlah 1.200 orang tak jelas masa depannya," urainya sambil menitikkan air mata.
Celakanya lagi, kami yang nekad ikut dalam aksi ini diancam dan diintimidasi oleh oknum ASN tempat kami bekerja.
Berbeda lagi dengan pernyataan nakes yang satu ini, Ia menuntut persoalan gaji mereka yang juga jauh dari kata layak, melainkan surat keputusan dari tenaga magang menjadi honorer.
"Kami semua anak magang pak. Yang kami tekankan disini bukan keterangan makan namun dirubah menjadi surat keputusan magang," ucapnya didepan Andi Utta.
"Tabe pak Bupati, semua anak magang di sini cuman butuh pengakuan pak sebagai tenaga honorer bukan tenaga magang. Karena ada beberapa ucapan bahwa, surat keterangan sukarela kemarin sama halnya kita adalah anak sekolah," katanya.
Kami tidak pernah menuntut gaji Cuman pengakuan sebab beberapa kabupaten bisa mengubah dari keputusan magang menjadi keputusan honorer sedangkan kita tidak," timpalnya didepan Bupati.
Ia juga mengancam, apabila tuntutan ini tak dipenuhi pemerintah maka kami akan melakukan aksi mogok kerja.
Mendengar hal itu, Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf langsung merespon dan berjanji bakal memperjuangkan tuntutan pendemo.
"Saya sudah dengar semua, mudah- mudahan semua tuntutan kita upayakan dengan maksimal," ujar Bupati Andi Utta.
Ia juga menampik bahwa kebijakan ini sepenuhnya berada ditangan pemerintah Pusat sejak tanggal 23 Oktober lalu.
"Saya dengar masih banyak yang tidak terhitung, saya sudah buatkan surat dan saya sudah perintah. Hari ini masih di Jakarta. Saya ada kawan di Jakarta saya minta untuk dibantu," jelasnya.
Namun untuk lebih jelasnya lagi, kami akan melakukan rapat bersama sejumlah pihak pada Rabu 2 November 2022 besok.
"Saya akan berusaha semaksimal mungkin sebagai pemerintah daerah. Dan tidak akan pernah diam mengupayakan hal ini," tandasnya.
Sehingga bupati meminta agar pendemo memberikan waktu untuk memaksimalkan polemik ini.
"Kalau kabupaten lain bisa, kenapa kita tidak bisa, tapi kalau kabupaten lain tidak bisa tentu kita juga tidak bisa," pungkasnya.
