KabarMakassar.com — Ketua Komisi E Rahman Pina menemui Dhila Hakim, salah satu orang tua anak disabilitas yang nekat dan berhasil menerobos Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan menyerahkan surat pengaduan kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Makassar pekan lalu.
Politisi Partai Golkar itu menemui orangtua disabilitas di salah satu cafe di bilangan Pengayoman, Selasa (4/4) malam. Saat itu, Dhila bersama anaknya baru saja pulang dari klinik Cerebellum menanyakan kelanjutan teraphi anaknya.
Dhila adalah satu orangtua yang anaknya kini menjadi korban atas kesewenang- wenangan BPJS Makassar yang tiba-tiba memutuskan kerja sama dengan klinik Cerebellum, tempat puluhan anak berkebutuhan khusus menjalani teraphy selama ini.
Kepada Rahman Pina, Dhila yang dengan sabar menggendong anaknya mengaku, senang bisa menyerahkan langsung surat kepada Presiden Jokowi.
“Semoga bapak Presiden bisa mendengar jeritan hati kami orangtua para anak berkebutuhan khusus. Agar BPJS Makassar tidak semena- mena. Puluhan anak disabilitas kini terkatung- katung atas arogansi kepala BPJS Makassar,” ucapnya.
Mulutnya terus komat kamit memohon berkah Ramadhan semoga klinik Cerebellum yang selama ini menjadi tempat anak anak disabilitas dirawat segera kerjasama kembali dengan BPJS.
“Kami tidak punya kemampuan untuk merawat anak- anak kami jika diberlakukan tarif umum untuk membayar klinik. Merawat anak berkebutuhan khusus untuk bertahun tahun pak,” katanya.
Ia juga menceritakan aksi nekatnya menerebos Paspampres hanya sekadar ingin menyerahkan surat ke Jokowi. Dhila berharap orang nomor satu di republik itu bisa memberikan solusi atas persoalan yang dialaminya.
“Begitu mendengar pak Jokowi ke Makassar, kami ibu- ibu yang senasib, punya anak disabilitas berdiskusi. Bagaimana bisa menemui pak Jokowi. Tapi tidak ada jalan," ungkapnya.
Namun, Dhila tak kehabisan akal. Satu kata, ia harus bertemu Presiden Jokowi demi perawatan anaknya dan puluhan orang tua yang bernasib sama.
"Akhirnya saya beranikan diri, saya persiapkan dari subuh hari. Naik motor dari rumah di Sudiang ke pasar Terong. Saya sudah gabung dengan pedagang dari siang, alhamdulillah, meski sangat ketat, saya bisa serahkan surat ke pak Jokowi pada sore hari sekitar jam 5 pak,” katanya.
Rencananya hari ini, Rabu (5/4), rombongan Komisi E DPRD Sulsel akan bertolak ke Jakarta untuk menemui BPJS pusat terkait layanan BPJS Sulsel di Makassar yang telah mengorbankan puluhan anak disabilitas.
Jauh sebelum orang tua anak disabilitas menerebos pengawalan presiden, Komisi E telah menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus ini.
"Kami di DPRD sudah menggelar RDP dan mengundang pihak BPJS Makassar dan Sulsel, klinik Cerebellum, dan orangtua penyandang disabilitas, dua bulan lalu," kata Rahman Pina kepada kabarmakassar.com.
Dalam rapat itu, DPRD Sulsel telah meminta pihak BPJS untuk mengaktifkan kerjasama dengan klinik yang memang fokus menangani pasien dengan kebutuhan terbatas itu.
"Kami sudah minta BPJS agar mengaktifkan kembali kerjasama dengan klinik," sambung mantan anggota DPRD Makassar dua periode itu.
Bahkan, DPRD mendesak BPJS untuk menjalankan kesepakatan dalam dua minggu setelah rapat. Tapi rupanya dalam dua bulan ini, pihak BPJS urung menjalankan hasil RDP itu.
"Kami sangat menyayangkan sikap yang diperlihatkan Kepala BPJS Makassar yang seakan akan tutup mata dengan kondisi pasien," sesal Rahman Pina.
Dalam rapat itu, pihak klinik Cerebellum juga sudah menyampaikan kesiapannya untuk melakukan pembenahan pembenahan jika ada yang dianggap perlu.
Sementara itu, legislator perempuan Sri Rahmi menuturkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan yang baik di semua sektor, termasuk kesehatan.
"Sudah betul teman-teman komisi E langsung gerakan cepat memanggil pihak-pihak terkait. Dan harus dipantau apakah di follow up oleh semua pihak rekomendasi komisi E tersebut," ujar Sri Rahmi Fraksi PKS itu.
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Makassar, Dr Greinsthy E.L Borotoding, saat dikonfirmasi melalui humasnya Tiara menyatakan sudah melakukan hak jawab atas hal tersebut.
Dalam hak jawabnya, pimpinan BPJS Kesehatan Makassar tersebut menyampaikan sedikitnya enam poin. Dimana poin tersebut, Dr Greinsthy menegaskan bahwa tidak melakukan pemutusan kontrak dengan klinik Cerebellum.
Tetap hal ini sejalan dengan berakhirnya kontrak kerjasama dengan klinik Cerebellum pada 31 Desember 2022 lalu.
"Tidak pemutusan kontrak hanya karena kontraknya sudah selesai sejak 31 Desember tahun 2022," ujar Dr Greinsthy, Sabtu (1/4).
