KabarMakassar.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Emergency Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (13/04).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan merupakan protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru-baru ini.
Para massa aksi membakar sejumlah ban bekas di depan gerbang Kantor DPRD Sulsel sambil menyuarakan aspirasi mereka.
Salah satu massa aksi, Putri Makodompi menjelaskan, ratusan massa aksi meminta pemerintah untuk mewujudkan elektabilitas demokrasi tanpa oligarki.
"Kami meminta pemerintah untuk mewujudkan demokrasi tanpa oligarki dan mendengarkan tuntutan masyarakat," ungkapnya, Rabu (13/04).
Adapun sejumlah tuntutan lainnya yakni meminta pemerintah segara mengsahkan Undang-undang Masyarakat Adat, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, mencabut Omnibus Law setta menolak kenaikan harga bahan pokok, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Ratusan massa aksi yang memadati depan Kantor DPRD Sulsel tersebut menyebabkan kemacetan dari arah Rumah Sakit Primaya, Jalan Urip Sumoharjo dan menutup akses jalan ke arah Jalan A.P. Pettarani.
Bagi pengendara yang ingin mengarah ke Jalan A.P. Pettarani harus mengambil arah Jalan Urip Sumoharjo melewati jembatan layang dan putar balik di depan Universitas Bosowa.
