KabarMakassar.com — Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan hasil survei terkait lima daerah termiskin yang ada di Sulsel.
Lima daerah paling miskin tersebut yakni Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28 persen, disusul Pangkep 14,28 persen, Luwu Utara 13,59 persen, Luwu 12,52 persen dan Kabupaten Enrekang 12.47 persen.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Syaharuddin Alrif menyebut data lima daerah termiskin tersebut harus menjadi evaluasi bagi para kepala daerah masing-masing dan Gubernur serta menjadi motivasi untuk bekerja lebih giat.
Menurutnya, dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel yang cukup tinggi dapat digunakan dan difokuskan pada lima daerah tersebut sehingga kedepannya dapat terlepas dari status daerah termiskin di Sulsel.
"Dengan APBD Sulsel yang banyak dapat intens dan difokuskan di lima daerah tersebut sehingga tahun depan bisa lepas dari daerah termiskin," ungkapnya, Sabtu (9/4).
Sekretaris DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulsel tersebut juga menjelaskan Gubernur harus fokus dan memperhatikan lima daerah tersebut dengan membuat program yang pro rakyat dan pembagian APBD yang merata.
Ia menjelaskan, setiap pimpinan dari semua tingkatan harus melakukan konsolidasi terkait ketahanan ekonomi dengan saling berkolaborasi dengan membuat program yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat serta intervensi APBD di lima daerah tersebut.
"Semua pimpinan daerah di semua tingkatan harus melakukan konsolidasi ketahanan ekonomi dan kekuatan masyarakat agar kesejahteraan dan ekonomi masyarakat naik dan harus ada intervensi APBDnya dan membuat program-program yang bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Dosen Masalah Kemiskinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar, Ilham Supiana menjelaskan lima daerah termiskin di Sulsel disebabkan sejumlah faktor seperti rendahnya pendapatan perkapita.
Ia menyebut rendahnya pendapatan perkapita masyarakat di lima daerah tersebut disebabkan harga beli sejumlah komoditas pangan yang sangat murah oleh para agen dan distributor.
Menurutnya, harga jual dan beli sejumlah komoditas pangan tidak seragam sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani sangat rendah.
"Ini salah satunya dari sumber daya alam dimana komoditas yang dijual itu dibeli murah oleh agen dan distributor, harga jual beli itu tidak seragam," ucapnya.
Selain itu, ia menjelaskan subsidi yang diberikan Pemerintah baik Pemrov maupun Pemkab seringkali tidak sampai ke tangan petani sehingga perlu ada solusi untuk oknum-oknum pemotong tersebut.
Menurutnya, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus saling berkolaborasi dengan membuat program unggulan seperti pelatihan dan pendampingan petani dan pengrajin serta menyiapkan market atau pasar terhadap produk yang dihasilkan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
"Saya rasa setiap dinas harus saling berkolaborasi untuk melakukan program pendampingan dan menyiapkan market dari hasil produksi masyarakat," sambungnya.
Selain itu, ia juga menyebut jumlah APBD yang tidak merata disetiap daerah tidak menjadi penyebab utama kemiskinan namun kepala daerah harus memiliki satu program unggulan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan di daerahnya.
"Saya rasa kalau APBD itu tidak masalah yang penting pemimpin daerahnya cukup punya program unggulan yang betul-betul bisa mengurangi angka kemiskinan," pungkasnya.
