KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Makassar bakal mulai memacu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2027.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan dalam September mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan rancangan APBD 2027 telah dimasukkan pemerintah kota dan kini memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD.
Menurutnya, pembahasan di lingkungan DPRD saat ini masih berproses melalui Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.
“Sebenarnya Pak Wali Kota dan kami sudah memasukkannya, baik untuk perubahan maupun APBD Pokok 2027. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Pak Sekwan DPRD, saat ini sedang dibamuskan,” kata Zulkifly, Senin (07/09).
Zulkifly menyebut pemerintah berupaya agar pembahasan APBD 2027 tidak melewati September. Waktu yang tersedia relatif singkat sehingga koordinasi antara Pemkot dan DPRD akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Ya, deadline-nya kita usahakan secepatnya bisa kita selesaikan pada bulan ini,” ujarnya.
Terkait besaran proyeksi APBD 2027, Zulkifly belum memberikan angka. Ia mengatakan rincian teknis anggaran masih harus melalui pembahasan dan pendalaman bersama DPRD.
“Nanti secara teknis bisa disampaikan kepada Pak Dahlan saja untuk hal tersebut. Namun, yang pasti nanti akan kami rilis ketika sudah melakukan pembahasan dengan anggota DPRD,” jelasnya.
Zulkifly menegaskan angka yang ada saat ini masih berupa bahan pembahasan sehingga belum dapat dipastikan sebagai angka final.
“Ini kan masih berupa bahan yang perlu dibicarakan, didiskusikan, serta dimonitoring oleh para anggota dewan,” katanya.
Dengan waktu pembahasan yang terbatas, agenda pembahasan APBD 2027 diperkirakan akan berlangsung intensif. Setelah KUA-PPAS dibahas, proses tersebut akan mendapatkan asistensi dan monitoring dari DPRD, terutama Badan Anggaran (Banggar).
“Ya, pembahasan,” ujar Zulkifly saat ditanya mengenai kemungkinan kembali digelarnya rapat maraton.
Ia menambahkan, proses pembahasan masih berada pada tahap KUA-PPAS. Selanjutnya, Banggar DPRD akan menjalankan fungsi asistensi dan monitoring terhadap materi anggaran yang diajukan pemerintah.
“Ya, yang nanti tentu akan dilakukan asistensi atau monitoring oleh para anggota DPRD, khususnya Banggar,” tukasnya.
