KabarMakassar.com — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak cepat memerdekakan wilayah-wilayah terpencil dari keterisolasian jaringan internet (blankspot).
Menindaklanjuti arahan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Pemprov Sulbar kini merancang skema kolaborasi cerdas. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa (pemdes) untuk menghadirkan jaringan wifi gratis, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Langkah strategis tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Ridwan, saat menjadi narasumber dalam program Podcast Tribun Sulbar pada Kamis (16/7).
Ridwan menjelaskan bahwa program penuntasan blankspot kali ini dirancang agar adaptif dengan kondisi keuangan daerah. Jika sebelumnya program internet gratis mengandalkan stimulus bantuan penuh, kini sasarannya dialihkan dan diperluas ke tempat-tempat pelayanan publik yang vital.
Fokus pemasangan kini menyasar ke fasilitas sekolah, pusat kesehatan (puskesmas/pustu) dan kantor pemerintah desa.
Intervensi Pemprov Sulbar diwujudkan melalui pengadaan perangkat satelit, peralatan penunjang, hingga pembiayaan langganan bulanan di tahap awal.
Namun, karena kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami efisiensi, Pemprov Sulbar harus berbagi peran dengan pemerintah desa setempat agar program ini tetap berkelanjutan. Skemanya, pemerintah provinsi membiayai langganan di tahap awal, lalu biaya bulanan selanjutnya diteruskan menjadi tanggung jawab pemdes.
“Ini perlu menjadi pertimbangan desa, karena ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor, khususnya pelaku usaha atau UMKM,” harap Ridwan.
Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain yang dihadapi di lapangan adalah masalah kondisi geografis yang sulit.
Pemprov Sulbar sebenarnya telah menjalin kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi. Sayangnya, proses pembangunan infrastruktur seringkali terhambat oleh kendala pembebasan lahan untuk menara provider (base transceiver station/BTS).
Menghadapi situasi ini, Pemprov Sulbar sangat mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur provider di wilayah-wilayah sulit.
Sebagai solusi taktis dan cepat, jalur wifi desa akhirnya dirancang melalui kerja sama dengan Provider Service Provider (PSP) lokal. Jalur ini nantinya diintegrasikan melalui skema kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Lewat keterlibatan BUMDes, desa-desa yang selama ini kesulitan sinyal diharapkan bisa segera menikmati akses internet demi mendongkrak kesejahteraan warga setempat.
Selain skema kolaborasi BUMDes, Ridwan menambahkan bahwa pihaknya juga menunggu perkembangan program “internet rakyat” yang dinilai lebih efisien dan terjangkau.
Teknologi internet rakyat ini memanfaatkan sinyal radio dari menara pemancar kecil yang langsung diarahkan ke antena penerima di rumah pelanggan tanpa kabel. Sinyal tersebut kemudian diteruskan ke modem atau router agar bisa digunakan di semua perangkat rumah tangga.
“Model seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi mobile internet bagi wilayah blankspot dengan medan geografis yang sulit dan jumlah pengguna yang tidak terlalu banyak,” pungkas Ridwan.
