KabarMakassar.com — Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang dibakar massa saat unjuk rasa berujung ricuh pada 29 Agustus 2025 bakal dibangun kembali dengan wajah baru.
Bangunan kantor wakil rakyat itu dirancang setinggi delapan lantai.
Rencana pembangunan kini memasuki tahap perencanaan. Konsultan perencana telah memaparkan rancangan awal, termasuk pembagian ruangan dan kebutuhan fasilitas bagi anggota DPRD Kota Makassar.
Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, mengatakan desain gedung masih dimatangkan dengan menampung sejumlah masukan dari legislator.
“Perencanaan kantor DPRD Kota Makassar ini sudah masuk tahap perencanaan. Konsultan perencana sudah menyampaikan kepada kami beberapa hal, termasuk bagian-bagian ruangan yang akan direncanakan nanti,” kata Andi Pahlevi, Rabu (15/7).
Menurut dia, anggota DPRD juga telah menyampaikan kebutuhan ruangan dan fasilitas yang dinilai perlu masuk dalam desain gedung baru.
“Teman-teman anggota sudah memberikan masukan kepada konsultan terkait kantor kami itu seperti apa dan rencananya seperti apa,” ujarnya.
Dalam rancangan sementara, gedung DPRD Makassar akan dibangun delapan lantai. Area parkir juga diproyeksikan mampu menampung sekitar 200 hingga 300 unit mobil.
Kapasitas parkir menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan desain. Selama ini, DPRD Makassar kerap menghadapi persoalan keterbatasan lahan parkir, terutama ketika menggelar rapat paripurna istimewa dengan jumlah undangan yang besar.
“Rencana pembangunannya itu sekitar delapan lantai. Parkirannya kira-kira bisa sampai 200 sampai 300 unit mobil karena kendala kami kalau melakukan paripurna istimewa itu sering di parkiran, bahkan sampai ke jalan raya,” ungkap Pahlevi.
Pahlevi menjelaskan, keputusan merancang gedung hingga delapan lantai didasarkan pada kajian teknis dari pihak PUPR dan balai terkait. Luas bangunan yang dikaji mencapai sekitar 12 ribu meter persegi.
“Itu sudah ada kajian khusus dari pihak PUPR dan balai. Kajian pertama itu sekitar 12 ribu meter, kemudian anggarannya juga dinilai cukup untuk seluas itu,” jelasnya.
Sumber anggaran pembangunan disebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pahlevi menyebut anggaran lebih dari Rp90 miliar disiapkan untuk penanganan gedung DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar.
“Anggarannya sendiri dari APBN, sudah disiapkan. Rp90 miliar lebih untuk gedung DPRD Sulsel dan Makassar,” katanya.
Pembangunan gedung DPRD Makassar ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2027. Karena itu, proses perencanaan didorong segera rampung agar tidak menghambat tahapan pekerjaan fisik.
“Awal pekerjaannya direncanakan awal tahun depan. Makanya kita perlu mempercepat perencanaan ini. Kalau memang sudah disetujui dan tidak ada lagi perubahan, bisa secepatnya,” tegas Pahlevi.
Diketahui, gedung DPRD Kota Makassar menjadi sasaran pembakaran pada 29 Agustus 2025. Peristiwa itu terjadi saat gelombang unjuk rasa berujung ricuh di Makassar, di tengah kemarahan massa menyusul kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta serta kekecewaan terhadap pemerintah dan anggota DPR RI.
Kerusakan akibat peristiwa tersebut membuat aktivitas DPRD Makassar terdampak, sehingga harus berkantor di gedung sementara.
