KabarMakassar.com — Komisi VIII DPR RI menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar.
Keterbatasan anggaran dinilai menyebabkan stok logistik kebencanaan di gudang tersebut belum terisi secara maksimal, padahal wilayah Indonesia Timur memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko saat melakukan kunjungan kerja ke gudang logistik tersebut di Makassar, baru baru ini. Selain persoalan stok, Komisi VIII juga menemukan sejumlah fasilitas gudang yang mulai mengalami kerusakan dan membutuhkan pemeliharaan.
Singgih mengapresiasi kondisi fisik gudang yang dinilai representatif dan siap mendukung distribusi bantuan ketika terjadi bencana. Namun, ia menyayangkan fungsi gudang belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran membuat persediaan logistik masih minim.
“Secara fisik gudang ini sangat baik dan siap digunakan. Namun sayangnya, karena adanya penyesuaian dan penajaman anggaran beberapa waktu lalu, kondisi gudang masih belum terisi penuh. Padahal keberadaan stok logistik sangat penting, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi,” ujar Ketua Tim Kunjungan Spesifik ke gudang logistik regional timur Sulawesi Selatan itu.
Menurut Singgih, kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah yang kerap dilanda berbagai bencana alam, mulai dari banjir, gempa bumi, kebakaran hingga tanah longsor. Kondisi tersebut menuntut pemerintah memiliki buffer stock logistik yang memadai agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Ia menegaskan kesiapan logistik harus menjadi prioritas dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Kecepatan distribusi bantuan, kata dia, sangat bergantung pada ketersediaan stok yang sudah disiapkan sebelum bencana terjadi.
“Jangan sampai kita kembali gagap ketika bencana datang Indonesia merupakan Negara yang rawan bencana. Karena itu, kesiapan logistik harus menjadi prioritas saat terjadi bencana. Bantuan harus bisa langsung bergerak tanpa menunggu proses pengadaan,” tegasnya.
Selain persoalan stok, Komisi VIII juga menyoroti kondisi fisik gudang yang mulai membutuhkan perhatian. Beberapa bagian lantai gudang diketahui sudah mengalami kerusakan sehingga dinilai perlu segera diperbaiki agar tidak mengganggu fungsi penyimpanan logistik.
“Tadi kami melihat beberapa bagian lantai sudah mulai mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian karena fasilitas logistik memerlukan standar yang baik agar mampu mendukung penyimpanan bantuan dalam jangka panjang,” ucapnya.
Singgih menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran Kementerian Sosial, khususnya yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, penambahan anggaran beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya memperkuat sektor tersebut karena sebagian besar terserap untuk kebutuhan sumber daya manusia dan program-program baru.
“Anggaran yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Kementerian Sosial, khususnya perlindungan sosial dan kebencanaan perlu diperkuat kembali. Penambahan anggaran yang ada saat ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan SDM dan program lain, sehingga perlu ada keseimbangan agar fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya.
