KabarMakassar.com — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama Perumda Air Minum (PDAM) dengan pihak ketiga menyusul krisis air bersih yang dinilai belum kunjung teratasi di sejumlah wilayah kota.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, mengatakan persoalan distribusi air bersih telah berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga kini masih dikeluhkan masyarakat, khususnya di kawasan utara dan timur Kota Makassar.
Menurutnya, langkah jangka pendek yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan sumur bor belum mampu menjawab kebutuhan warga.
“Sejak tahun lalu kami sudah mendorong pembangunan sumur bor. Memang sudah ada yang beroperasi, tetapi jumlahnya belum cukup untuk mengatasi krisis air bersih,” kata Basdir, Rabu (10/06).
Ia mencontohkan wilayah Camba Berua yang telah memiliki beberapa sumur bor, namun pasokan air masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi serupa juga disebut terjadi di Buloa, Cambayya, Tallo, Rappokalling hingga Kaluku Bodoa.
Basdir mengungkapkan Komisi B telah memanggil jajaran PDAM bersama perusahaan mitra yang bertanggung jawab dalam produksi air bersih untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam rapat itu, DPRD meminta agar seluruh pihak yang terlibat menjalankan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
“Kami meminta dokumen kerja samanya dibuka. Jangan sampai ada kewajiban yang tidak dijalankan atau bahkan terjadi wanprestasi,” ujarnya.
Menurut Basdir, apabila ditemukan pelanggaran terhadap kontrak kerja sama, DPRD akan meminta Wali Kota Makassar melakukan evaluasi terhadap kemitraan tersebut.
Ia menilai pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas, terutama jika pihak ketiga telah memperoleh manfaat dari kerja sama dengan PDAM.
“Kalau pelayanan air bersih kepada masyarakat belum maksimal, tentu harus ada evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Basdir juga meminta evaluasi tidak hanya menyasar satu perusahaan, tetapi seluruh mitra yang bekerja sama dengan PDAM. Selain itu, pegawai PDAM yang menangani produksi dan distribusi air juga dinilai perlu dievaluasi apabila ditemukan persoalan dalam pelayanan.
Menurutnya, hasil audit nantinya akan memperjelas pihak yang harus bertanggung jawab atas krisis air yang terus berulang.
“Kalau ternyata pihak ketiga sudah menjalankan kewajibannya, berarti PDAM yang harus dipertanyakan. Sebaliknya, jika produksi air yang menjadi masalah, maka mitra kerja sama juga harus bertanggung jawab,” jelasnya.
Meski pihak ketiga telah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan pelayanan di wilayah utara Kota Makassar hingga akhir bulan ini, DPRD memastikan proses evaluasi terhadap kontrak kerja sama tetap akan berjalan.
“Persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu evaluasi harus tetap dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan air bersih yang layak,” tukas Basdir.
