KabarMakassar.com – Pengosongan Stadion Mattoanging kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (10/6).
Sejumlah anggota DPRD Sulsel meminta Pemerintah Provinsi Sulsel mengedepankan dialog dengan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) dibanding langkah sepihak.
RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 000.2.3.3/796/DISPORA tertanggal 6 Maret 2026 tentang penyampaian pengosongan Stadion Mattoanging dalam rangka pengamanan barang milik daerah milik Pemprov Sulsel.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel dari Fraksi Harapan, Hamzah Hamid, menilai persoalan Mattoanging seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Ia mengaku prihatin karena menurutnya belum ada dialog yang optimal antara pemerintah dan YOSS.
“Rekomendasi DPRD sebelumnya sudah jelas, bangun komunikasi yang baik tanpa membangun ego masing-masing. Intinya bagaimana memanfaatkan aset tanpa melanggar aturan,” kata Hamzah.
Hamzah juga mengingatkan bahwa Stadion Mattoanging memiliki nilai sejarah bagi Sulawesi Selatan sehingga penanganannya harus mempertimbangkan aspek historis.
“Mattoanging ini ikon di Makassar dan Sulawesi Selatan. Saya sangat prihatin jika sejarah itu dilupakan. Kalau kita mau menjadi bangsa yang besar, hargailah sejarah dan para pejuang kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang muncul dalam rapat, pihak YOSS mengaku belum pernah diajak berkomunikasi secara langsung terkait penyelesaian persoalan tersebut.
Senada dengan itu, anggota DPRD Sulsel Fraksi Gerindra, Patudangi, menilai pemerintah harus menjadi teladan dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat maupun pihak yang bersengketa.
“Kalau pemerintah tidak lagi menjadi teladan kepada masyarakatnya, siapa lagi yang mau kita teladani? Bangunlah komunikasi yang baik agar YOSS tidak dirugikan dan Pemprov juga tidak dirugikan,” tegasnya.
Patudangi juga menyoroti informasi mengenai proses pengosongan yang disebut melibatkan aparat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan aset daerah sebaiknya ditempuh melalui komunikasi intensif sehingga tidak menimbulkan kesan arogansi pemerintah terhadap warganya.
“Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang konsisten dengan komunikasinya. Karena itu saya berharap semua pihak terkait membangun dialog untuk mencapai solusi yang baik bagi semua,” tukasnya.
