KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mempersiapkan langkah untuk memperoleh porsi yang lebih besar dari program pembangunan 2 juta rumah yang disiapkan pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendataan dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel.
Program nasional tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni yang masih cukup tinggi di daerah. Karena itu, pemerintah provinsi berupaya memastikan seluruh persyaratan dan kebutuhan data dapat dipenuhi sejak awal.
Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Syamsul S, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah pusat. Persiapan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan data perumahan.
“Insyallah pekan depan kita undang 24 kab/kota untuk melakukan pembahasan bersama, pendataan karena kendala biasanya ada di data,” kata Syamsul, Minggu (7/6)
Menurut dia, persoalan data selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat daerah tidak optimal dalam mengakses program bantuan pusat. Kondisi tersebut perlu diperbaiki agar Sulsel dapat memperoleh alokasi bantuan yang lebih besar pada tahun mendatang.
“Ketika pusat mau memberikan bantuan, data dari kabupaten tidak siap. Kita mau tangkap peluang ini tahun depan,” ujarnya.
Syamsul menjelaskan pertemuan dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota akan difokuskan pada penyamaan persepsi terkait kebutuhan data dan mekanisme pengusulan bantuan. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya mempercepat sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pemerintah provinsi ingin memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan administrasi yang sama ketika program bantuan perumahan mulai dijalankan. Dengan demikian, tidak ada peluang yang terlewat akibat keterlambatan penyediaan data.
“Makanya kita panggil kepala dinas untuk dibahas bersama data apa dibutuhkan disampaikan ke Kementerian Perumahan,” katanya.
Ia mengungkapkan pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan program pembangunan rumah dalam skala besar. Sulsel berupaya memanfaatkan program tersebut untuk memperluas cakupan bantuan perumahan bagi masyarakat.
“Informasi awal yang kita dapat, ada 2 juta rumah jadi kita mau tangkap peluang itu untuk Sulsel sebanyak-banyaknya lah,” ujar Syamsul.
Selain menyiapkan usulan baru, Pemprov Sulsel juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program bantuan yang berjalan pada tahun ini. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
“Kan kita juga ada kolaborasi dengan kementerian, jadi kita manfaatkan. Tahun ini kita dapat alokasi 13 ribu dari APBN yang mau diverifikasi, kita tetap koordinasi agar tidak ada tumpang tindih,” katanya.
Menurut Syamsul, pengalaman memperoleh alokasi bantuan rumah dari pemerintah pusat pada tahun ini menjadi modal penting untuk memperkuat usulan pada tahun berikutnya. Pemerintah daerah juga akan memanfaatkan seluruh data yang tersedia untuk mendukung proses pengajuan bantuan.
Pemprov Sulsel menilai keberhasilan memperoleh porsi lebih besar dari program nasional sangat bergantung pada kualitas dan akurasi data yang dimiliki daerah. Oleh sebab itu, proses verifikasi dan validasi data akan terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota serta perangkat desa.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan peluang Sulsel memperoleh tambahan bantuan rumah dalam jumlah signifikan. Jika berhasil, program itu diyakini dapat mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat di berbagai daerah.
