KabarMakassar.com — Persoalan sampah, kompensasi bagi warga penyangga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, hingga lokasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi keluhan utama masyarakat Kecamatan Manggala yang diserap DPRD Makassar dalam agenda reses beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mengatakan aspirasi paling dominan yang ia terima dari warga Daerah Pemilihan (Dapil) IV, khususnya di Kecamatan Manggala, berkaitan dengan dampak langsung aktivitas TPA terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
“Di Dapil IV khusus Kecamatan Manggala, persoalan sampah masih menjadi pertanyaan paling sering dari masyarakat, terutama soal regulasi retribusi sampah yang diharapkan bisa digratiskan,” ujar Azwar, Rabu (27/05).
Menurut legislator PKS itu, warga di kawasan penyangga TPA Tamangapa merasa sudah cukup lama menanggung beban dampak lingkungan dari aktivitas pembuangan sampah kota, sehingga pemerintah dinilai perlu memberikan kebijakan khusus sebagai bentuk kompensasi.
Aspirasi tersebut mengemuka saat Azwar menyerap masukan warga di Kelurahan Bangkala, Tamangapa, dan Manggala yang selama ini berada di sekitar kawasan TPA.
Azwar menilai permintaan pembebasan retribusi sampah bukan hal baru. Usulan itu, kata dia, sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah kota, meski hingga kini belum terealisasi.
“Kalau memang belum bisa digratiskan untuk seluruh Kecamatan Manggala, minimal tiga kelurahan penyangga TPA itu yang diberikan kebijakan khusus,” katanya.
Tak hanya soal retribusi, warga juga mengeluhkan kondisi lalu lintas di sekitar kawasan TPA yang dinilai semakin padat akibat mobilitas kendaraan pengangkut sampah. Kondisi itu disebut berdampak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar jalur operasional.
Selain itu, ketidakpastian proyek PSEL di Tamangapa juga menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan apakah proyek strategis pengolahan sampah tersebut benar-benar akan dilanjutkan atau justru berhenti.
“Banyak warga bertanya apakah PSEL jadi atau tidak di Manggala. Saya sampaikan bahwa kondisi terakhir tentu kita berpijak pada keputusan nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” jelas Azwar.
Ia berharap Pemerintah Kota Makassar tidak menutup mata terhadap kondisi warga yang selama ini menjadi penyangga utama pengelolaan sampah kota. Menurutnya, peningkatan kualitas lingkungan dan skema kompensasi yang jelas menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat sekitar TPA.
“Tentu kita ingin bahwa baik kompensasi dan PSEL segera bsa diberikan kejelasan dan kepastian untuk masyarakat, khususnya Manggala yang selama ini terdampak atas TPA,” tukasnya.
