KabarMakassar.com – Kebijakan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur diminta tidak mengorbankan perbaikan jalan daerah.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, menilai, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin.
Ia kemudin menegaskan bahwa pengurangan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum berpotensi berdampak langsung pada daerah jika tidak diatur dengan cermat.
“Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai program jalan di daerah ikut terhambat. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (09/04).
Ia mengingatkan, infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas warga, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, sektor ini tidak bisa diperlakukan sama dengan program lain yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau jalan tidak diperbaiki, dampaknya luas. Aktivitas ekonomi terganggu, distribusi terhambat, masyarakat yang paling merasakan,” tegasnya.
Politisi asal Sulsel ini juga menyoroti ketergantungan banyak pemerintah daerah terhadap dukungan anggaran pusat, seperti melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tanpa intervensi tersebut, pembangunan jalan di daerah dinilai sulit berjalan maksimal.
“Daerah kita ini masih sangat bergantung pada pusat. Kalau dukungan itu dikurangi, otomatis program jalan juga ikut tersendat,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi jalan kerap menjadi indikator utama penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, keberlanjutan program perbaikan jalan harus tetap menjadi prioritas di tengah tekanan fiskal.
“Bagi masyarakat, ukuran paling nyata itu sederhana: jalan rusak diperbaiki atau tidak,” tambahnya.
Hamka pun mendorong pemerintah melakukan penataan ulang prioritas anggaran agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap berjalan optimal, meski di tengah kebijakan efisiensi.
“Kita tentu berharap bahwa efisiensi ini tidak mengambil bagian dari apa yang menjadi sesuatu Urgensi dari pemerintah daerah, ini harus membuat kita untuk melihat dan mengambil strategi yang lebih bijak,” tukasnya.
