KabarMakassar.com –– Pemerintah mulai mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional yang direncanakan berlaku mulai April 2026 mendatang.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas tekanan energi global yang berdampak pada kebutuhan penghematan di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa skema efisiensi energi tidak dilakukan secara serampangan, melainkan harus berbasis data dan pengalaman sebelumnya, khususnya saat pandemi COVID-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno, dikutip dari Antara, Selasa (24/03).
Ia menjelaskan, jika kebijakan ini diterapkan, model pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Untuk kegiatan praktikum, pemerintah tetap membuka ruang pembelajaran tatap muka agar kualitas pendidikan tidak menurun.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan penyesuaian kebijakan pendukung, termasuk distribusi program makan bergizi gratis (MBG) serta bantuan akses internet bagi siswa guna menunjang pelaksanaan PJJ.
Di luar sektor pendidikan, strategi efisiensi energi juga menyasar instansi pemerintah dengan mendorong pola kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi layanan digital, serta pembatasan perjalanan dinas.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal,” kata Pratikno.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa wacana belajar dari rumah masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Diketahui langkah efisiensi ini tidak hanya dilakukan Indonesia. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, seperti pengurangan hari kerja, pembatasan mobilitas, hingga kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah.
Kondisi ini dipicu oleh terganggunya pasokan energi global, salah satunya akibat ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang berdampak pada distribusi minyak dunia.
