KabarMakassar.com — Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Zulkarnain, mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar berhati-hati dalam menyelenggarakan pemilihan Ketua RT dan RW.
Ia menilai proses pemilihan di tingkat paling bawah itu sangat rawan menimbulkan gesekan sosial apabila tidak diawasi secara ketat dan dijalankan secara transparan.
Menurut Tri, pemilihan RT/RW bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari dinamika sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, segala prosesnya harus dijalankan dengan terbuka dan sesuai aturan.
“Pemilihan RT dan RW ini rentan gesekan karena menyangkut hubungan antarwarga. Kalau tidak dikawal dengan baik, potensi konflik bisa muncul di lapangan,” ujarnya di kantor sementara DPRD Kota Makassar, Rabu (22/10).
Politisi Demokrat itu menegaskan, sosialisasi pemilihan yang dilakukan pemerintah harus maksimal agar warga memahami prosedur dan tidak salah menafsirkan aturan. Tri menyebut sejumlah wilayah sudah mulai melaksanakan sosialisasi, termasuk di Kecamatan Tamalate, namun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Masih banyak masyarakat yang bertanya bagaimana prosesnya pemilihan RT/RW ini,” ujarnya.
Sistem dan pengawasan pemilihan juga perlu diperkuat. Pemerintah Kota diketahui berkolaborasi dengan KPU Makassar dan mempertimbangkan untuk menggunakan sistem mirip Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan RT/RW. Artinya akan ada pengawas hanya saja, Ia meminta untuk dipeketat dan perluas.
“Kalau sistemnya seperti Pemilu, otomatis harus ada pengawas juga. Karena wilayahnya makin kecil, potensi gesekannya justru lebih besar. Jangan sampai ada intervensi atau tekanan antarwarga,” jelasnya.
Tri berharap Pemkot Makassar memperkuat koordinasi lintas lembaga tak hanya KPU agar memastikan proses pemilihan berlangsung aman, damai, dan bebas dari kepentingan politik.
“RT dan RW adalah perekat sosial. Jangan sampai proses pemilihannya justru jadi sumber perpecahan,” pungkasnya.
